BERKAH News24 – Pemerintah Kabupaten Madiun mengusulkan tambahan alokasi dana signifikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Penambahan anggaran ini diprioritaskan untuk menyokong sektor pendidikan, jaminan kesehatan masyarakat, serta percepatan pembangunan infrastruktur daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun, Hadi Sutikno, menyampaikan bahwa sektor pendidikan mendapat suntikan dana tambahan terbesar, yaitu sebesar Rp 25 miliar. Alokasi ini secara khusus dikucurkan untuk membiayai hak-hak tenaga pendidik.
"Tambahan anggaran sebesar Rp 25 miliar ini difokuskan untuk pemenuhan gaji guru, yang mencakup pembayaran Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR)," ujar Hadi Sutikno, dikonfirmasi Jum'at (4/9/2026).
Selain sektor pendidikan, Pemkab Madiun juga memperkuat pos anggaran kesehatan melalui alokasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp 18,7 miliar. Penambahan ini bertujuan untuk memastikan cakupan layanan kesehatan gratis bagi warga Kabupaten Madiun tetap terpenuhi secara optimal hingga akhir tahun anggaran.
Di samping dua sektor prioritas tersebut, Hadi menjelaskan terdapat penambahan anggaran pada beberapa pos operasional dan program belanja daerah lainnya dengan rata-rata sekitar Rp 3 miliar per alokasi.
P-APBD 2026 ini juga mengakomodasi belanja strategis penataan daerah, salah satunya difokuskan untuk pengadaan tanah bagi pengembangan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun.
Pengadaan lahan ini disiapkan untuk mendukung perluasan fasilitas publik dan perkantoran instansi pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat semakin terpadu dan efektif.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
