BERKAH News24 – Bupati Madiun, Hari Wuryanto, secara resmi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Madiun terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (30/6/2026).
Dalam penjelasannya, Bupati memaparkan capaian kinerja keuangan yang positif serta langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam menanggapi aspirasi legislatif.
Dalam penjelasannya, Bupati Hari Wuryanto menyampaikan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Madiun tahun 2025 mencatatkan kinerja impresif dengan mencapai Rp2.172.117.774.200,00 atau 102,87 persen dari target yang ditetapkan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terealisasi sebesar Rp448.251.741.817,00 (102,27%), mengalami surplus Rp9,9 miliar. Pajak Daerah menyumbang surplus terbesar berkat optimalisasi Opsen PKB, BPHTB, dan PBB-P2. Sektor BLUD menyumbang 50,61% dari total PAD.
Pendapatan Transfer sebesar Rp1.723.866.032.383,00 (103,03%). Lonjakan signifikan terjadi pada Transfer Pendapatan Antar Daerah (185,32%) karena adanya pelunasan kekurangan bayar bagi hasil pajak tahun 2024 dari pemerintah provinsi.
Menjawab pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, dan PKS mengenai besarnya SiLPA tahun 2025 yang mencapai Rp210.943.562.377,00, Bupati menguraikan dua faktor utama.
Yang pertama karena adanya kelebihan kas penerimaan sebesar Rp60,6 miliar, dan yang kedua adanya sisa anggaran sebesar Rp150,1 miliar didorong oleh efisiensi belanja operasional (perjalanan dinas, mamin rapat, BBM) serta kendala teknis belanja modal (sisa kontrak, perubahan juknis pusat, dan efisiensi harga penawaran penawaran).
Selain itu, terdapat dana Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp25 miliar dari DAU Tambahan yang baru ditransfer pusat ke Kas Daerah pada akhir tahun, sehingga tidak sempat terealisasi di tahun berjalan.
Pemerintah Kabupaten Madiun juga memaparkan solusi konkret atas sejumlah isu taktis yang dilontarkan oleh fraksi-fraksi dewan.
Menjawab Fraksi PDI Perjuangan dan NasDem, Pemkab Madiun telah membentuk Tim Reaksi Cepat Sigap Jalan. Masyarakat dapat melaporkan jalan rusak melalui WhatsApp, aplikasi Silat Jantan, dan SP4N LAPOR. Perbaikan jalan kategori rusak ringan hingga berat akan dilaksanakan secara bertahap berukuran prioritas.
Untuk mengatasi ketimpangan jumlah guru di beberapa wilayah, pemerintah menempuh langkah redistribusi guru dari sekolah yang kelebihan murid/tenaga ke wilayah minim guru.
Penerapan kebijakan pengelompokan ulang sekolah serta penerbitan surat tugas rangkap.
Memberikan beasiswa/kuliah gratis hasil kerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu pendidik.
Untuk masalah PPPK Paruh Waktu, Pemkab Madiun memastikan mendapatkan upah sesuai standar non-ASN/UMK berjalan (Kepmenpan-RB No. 16/2025) serta jaminan sosial lengkap (JKK, JKM dari BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan).
Pemkab juga berkomitmen menampung masukan terkait ketimpangan pendapatan perangkat desa yang masih di bawah UMK untuk dilakukan kajian regulasi lebih lanjut.
Sesuai Inpres No. 4/2025, Pemkab Madiun kini beralih menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan sistem usul-sanggah agar bansos tepat sasaran.
Di sektor pendukung telah membangun 29 unit Jalan Usaha Tani (JUT) dan mendistribusikan benih unggul ke 180 kelompok tani.
Fasilitasi kemudahan izin, sertifikasi halal/HAKI, dan pelatihan digital marketing bagi UMKM.
Percepatan revisi RTRW untuk mengunci 87% Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sambil tetap mengawal investasi masuk melalui audiensi penentuan titik lokasi usaha.
“Demikian jawaban, tanggapan, dan penjelasan eksekutif. Semoga upaya kita bersama untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Madiun yang bersih, sehat, dan sejahtera selalu diberi kemudahan,” pungkas Bupati Hari Wuryanto menutup laporannya.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
