BERKAH News24 – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menegaskan pentingnya peran Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) dalam mengawal keterlibatan masyarakat desa secara masif pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Budiman mengungkapkan bahwa PAPDESI yang menaungi para kepala dan perangkat desa di 38 provinsi memegang peran kunci sebagai pembina masyarakat di tingkat pemerintahan paling dasar. Kehadiran organisasi desa ini diharapkan mampu mendidik warga lokal agar bertransformasi dari sekadar petani tradisional menjadi pelaku ekonomi modern.
"Selama ini ada kritik bahwa MBG tidak 'netes' ke bawah dan pengelolanya masih pengusaha besar. PAPDESI hadir untuk menjawab itu. Warga desa harus diajak aktif menyuplai telur, beras, dan sayuran. Namun, pasokan untuk Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) butuh standar produk dan quality control yang ketat," ujar Budiman.
Ia menekankan bahwa tugas kepemimpinan desa saat ini adalah mengedukasi warga agar paham akuntansi, standar pemupukan, organisasi ekonomi modern, hingga pembagian komoditas panen antar-wilayah.
"Jangan sampai karena harga beras naik, semua desa tanam beras lalu harganya ambruk. PAPDESI membantu menciptakan clustering atau pengelompokan produk. Desa ini urus jagung, desa tetangganya urus beras. Kita dorong masyarakat desa yang berwawasan industrialisasi," tegasnya.
Dengan kepengurusan baru PAPDESI periode hingga 2031, Budiman mematok target agar dalam dua hingga tiga tahun ke depan (tahun 2027), sebanyak 50.000 desa dari total sekitar 75.000 desa di Indonesia sudah menerapkan sistem clustering komoditas pangan.
Sistem pemenuhan rantai pasok berbasis desa ini diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang masif, mulai efisiensi anggaran, kepandirian pangan lokal, hingga pertumbuhan ekonomi desa.
"Anggaran program MBG diperkirakan dapat dihemat hingga 50 persen. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 80 persen bahan baku MBG wajib dipasok dari wilayah/provinsi setempat. Kelebihan produksi pangan (seperti kuota MBG 10 ton dari total panen 15 ton) dapat dijual ke pasar bebas melalui BUMDes dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih," katanya.
Budiman juga mewanti-wanti agar pelaksanaan program MBG dan KDKMP di tingkat desa tidak hanya dinikmati oleh segelintir elite atau warga mampu.
"Penekanan dari Pak Prabowo adalah memastikan orang miskin ikut terlibat. Orang miskin di desa harus diutamakan untuk ikut menyuplai telur, padi, dan sayur," tambahnya.
Terkai kendala ketersediaan lahan untuk fasilitas pendukung, Budiman menegaskan sikap tegas Presiden Prabowo Subianto mengenai aset milik negara.
"Untuk lahan BUMN yang tidak terpakai, sikap Pak Presiden tegas. Negara ini milik rakyat. Jika ada lahan BUMN mangkrak dan akan dibangun untuk kemanfaatan rakyat, maka lahan tersebut harus dikembalikan dan dimanfaatkan untuk rakyat. Untuk regulasi teknis lainnya, kami terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait," pungkasnya.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
