BERKAH News24 — Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bulan Timbang Serentak dalam rangka Gerakan Cegah Stunting Tahun 2026, yang berlangsung di Desa Uteran, Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemkab Madiun dalam memantau tumbuh kembang balita sekaligus memperkuat validitas data stunting di tingkat lapangan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, dr. Heri Setyana, melaporkan bahwa hingga tahun 2025 seluruh Posyandu di Kabupaten Madiun yang berjumlah 877 unit telah aktif 100%. Operasional Posyandu tersebut didukung oleh 6.449 kader dari berbagai strata (Purwa, Madya, dan Utama).
dr. Heri mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Madiun terus menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun.
Berdasarkan data pencatatan rutin, angka stunting berada di level 5,48% pada tahun 2024, turun menjadi 5,14% pada 2025, dan kembali menurun hingga 5,02% per Juli 2026. Tingkat partisipasi masyarakat (cakupan penimbangan) juga sangat tinggi, mencapai rata-rata 97% di 15 kecamatan.
"Kegiatan hari ini bukan hanya memantau penimbangan balita secara serentak, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemenuhan gizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta pentingnya ASI Eksklusif dan MP-ASI," ujar dr. Heri Setyana.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para kader Posyandu, perangkat desa, hingga jajaran Forkopimcam atas sinergi gotong royong dalam penanganan stunting. Untuk mendukung keakuratan data, Pemkab Madiun telah memperbarui seluruh sarana pengukuran dengan alat antropometri digital standar.
Bupati menegaskan komitmen Pemkab Madiun yang diwujudkan melalui peningkatan alokasi anggaran penanganan stunting dari Rp160 juta menjadi Rp246 juta pada tahun anggaran 2026.
"Kami berkomitmen penuh demi melahirkan generasi penerus yang tangguh dan cerdas. Semua alat ukur kita sudah digital agar datanya presisi. Ke depan, saya minta Dinas Kesehatan dan BKKBN terus berinovasi memanfaatkan teknologi digitalisasi agar pelaporan dari Posyandu bisa dilakukan secara real-time tanpa harus menumpuk kertas," tegas Bupati Hari Wuryanto.
Ia juga menyoroti berbagai inovasi aksi kreatif Posyandu Kartini Desa Uteran yang mengajak warga membawa sampah ke Posyandu untuk ditukar dengan makanan bergizi bagi balita.
Turut hadir memberikan arahan secara virtual, Ketua Tim Kerja Percepatan Penurunan Stunting Kementerian Kesehatan RI, Dahlan Syuron, yang memuji komitmen dan capaian Pemkab Madiun.
Dahlan mengingatkan agar intervensi tidak hanya berfokus pada balita yang sudah stunting, melainkan pada pencegahan sejak masa kehamilan (pemeriksaan ANC) dan anak usia 0–1 tahun.
Dahlan juga menekankan pentingnya kualitas data pencatatan di Posyandu, khususnya pada pengukuran panjang atau tinggi badan balita. Ia mengimbau para kader agar mencatat hasil pengukuran secara teliti tanpa melakukan pembulatan angka agar tidak menimbulkan selisih (gap) dengan hasil survei nasional.
"Pencegahan jauh lebih efektif dan murah. Jaga agar balita yang berat badannya tidak naik segera diintervensi lewat pemberian ASI, MP-ASI bergizi, dan imunisasi lengkap. Kami juga mengapresiasi keaktifan Posyandu di Madiun. Kunci utamanya adalah kejujuran dan kualitas data by name by address (BNBA) sebagai alat diagnostik untuk menentukan intervensi yang tepat sasaran," jelas Dahlan.
Acara tersebut dilanjutkan dengan peninjauan pelayanan
penimbangan balita di Posyandu Kartini Desa Uteran serta dialog interaktif
bersama para kader dan tamu undangan dari BKKBN Provinsi Jawa
Timur, BPS Provinsi Jawa Timur, serta jajaran TP PKK Kabupaten Madiun.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
