BERKAH News24 – Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) di Kabupaten Madiun, Kamis (13/8/2026) menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penguatan ekonomi desa melalui Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Koperasi/Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDKMP).
Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan bahwa PAPDESI memiliki peran strategis sebagai wadah asosiasi yang menjembatani jalur komunikasi langsung antara pemerintah desa, pemerintah daerah, hingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
"Kita berharap dengan terbentuknya kepengurusan ini, sinergi antara MBG dan KDKMP yang ada di desa-desa bisa betul-betul terealisasi. Walaupun memang butuh proses, seperti penyerahan NIB yang saat ini terus berjalan," ujar Bupati Madiun usai acara.
Menanggapi arahan dari Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko dan Menteri Desa Yandri Susanto terkait pemenuhan bahan baku MBG dari daerah setempat, Bupati Madiun menekankan pentingnya rantai pasok lokal dan kolaborasi antar-kabupaten di Jawa Timur.
Melalui wadah PAPDESI, koordinasi antar-wilayah dapat berjalan efisien tanpa perlu adanya tumpang tindih distribusi bahan pangan.
"Bahan bakunya sudah ada di daerah untuk diolah di MBG. Tinggal tools atau sarana pendukungnya yang perlu disiapkan, termasuk peran KDKMP dan asosiasi. Kolaborasi antar-kabupaten di Jawa Timur harus kita bentuk agar koordinasinya teratur dan terwakili dengan baik melalui asosiasi," tegasnya.
Terkait dengan pengembangan fasilitas pendukung dan keberadaan unit KDKMP yang berada di atas lahan Perhutani maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B/MP2B), Pemerintah Kabupaten Madiun telah mengambil langkah aktif dengan bersurat resmi dan menyampaikan data lengkap kepada kementerian terkait.
Pemkab Madiun berharap Kementerian Desa dapat memfasilitasi komunikasi dengan Kementerian Kehutanan agar penyelarasan regulasi serta rekomendasi perizinan dapat segera diterbitkan.
"Semua data sudah kita sampaikan dan kita usulkan, termasuk sekitar 60 KDKMP yang berada di area tersebut. Kita dorong percepatannya karena ini merupakan bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkop-UM) Kabupaten Madiun, Indra Setyawan, memaparkan data terkini mengenai perkembangan KDKMP di wilayah Kabupaten Madiun.
"Untuk perkembangan KDKMP saat ini, sebanyak 53 unit usaha KDKMP sudah beroperasional dan memiliki kegiatan usaha yang berjalan. Sedangkan dari sisi pembangunan fisik, terdapat 104 bangunan KDKMP yang pengerjaannya sudah rampung 100 persen," jelas Indra.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
