BERKAH News24 — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Republik Indonesia, Yandri Susanto, secara resmi mengukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP PAPDESI) Masa Bakti 2026–2031 secara virtual via Zoom pada Kamis (13/8/2026).
Acara pengukuhan dan Seminar Nasional yang dipusatkan di
Kabupaten Madiun ini dihadiri oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan
Kemiskinan RI Budiman Sudjatmiko, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Ketua Umum DPP
PAPDESI Wargiyati, serta jajaran pejabat kementerian dan perwakilan pengurus
PAPDESI dari 31 DPD se-Indonesia.
Dalam amanat pengukuhannya dari Jakarta, Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan pentingnya integritas, soliditas, dan tanggung jawab jajaran pengurus PAPDESI yang baru dilantik di bawah kepemimpinan Wargiyati sebagai Ketua Umum dan Wahyu sebagai Sekjen.
"Papdesi harus menjadi kekuatan yang menjaga kepentingan desa, memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi mitra strategis Pemerintah Republik Indonesia dalam mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia dari desa," tegas Yandri Susanto.
Ia menyampaikan bahwa peran desa mengacu pada Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi. Desa tidak lagi diposisikan sebagai sekadar objek, melainkan subjek utama pembangunan dan fondasi kemajuan bangsa.
Selain pengukuhan, Yandri memaparkan implementasi 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia, yang mencakup Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), BUMDes, Desa Ekspor, Desa Wisata, program Sehati (kerjasama World Bank dengan alokasi hingga Rp2,5 miliar per desa produktif), program pengiriman pemuda desa magang ke Jepang, hingga rencana kick-off Duta Desa Gen Z pada 22 Agustus.
Ketua Umum DPP PAPDESI Wargiyati menyambut hangat amanat yang diberikan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan tekad PAPDESI untuk mengawal seluruh program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto hingga ke tingkat desa.
Wargiyati menyoroti dampak nyata dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja di setiap desa. Ia juga mendorong agar kendala perizinan lahan seperti Lahan Sawah Dilindungi (LSD) untuk pembangunan gerai KDKMP dapat dibantu percepatannya oleh pemerintah pusat.
Sebagai tuan rumah penyelenggara, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan laporan kesiapan wilayahnya dalam menyokong proyek strategis nasional. Di Kabupaten Madiun, sebanyak 185 desa telah menggunakan lahan Tanah Kas Desa (TKD) dan 12 desa/kelurahan memanfaatkan lahan Perhutani untuk pembangunan KDKMP.
"Secara administrasi progresnya sudah 100 persen, 102 desa mendapatkan bantuan kendaraan, dan 52 gerai KDKMP telah resmi beroperasi di Kabupaten Madiun," ujar Hari Wuryanto.
Selain itu, Kabupaten Madiun juga telah mengoperasikan 56 SPPG dengan melayani 158.841 penerima manfaat dan melibatkan 2.616 relawan. Bupati Madiun turut memohon dukungan Mendes PDT terkait percepatan izin pemanfaatan lahan Perhutani agar 12 gerai sisa dapat segera dibangun.
Pengukuhan pengurus DPP PAPDESI periode 2026–2031 ini diharapkan menjadi
momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparatur
desa untuk mewujudkan desa yang mandiri, maju, sejahtera, dan berdaya saing di
seluruh Indonesia.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
