BERKAH News24 — Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan kunci dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Aparat Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), di Pendopo Ronggo Djumeno Caruban Kabupaten Madiun, Kamis (13/8/2026).
Mewakili Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Wamenko Pangan menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menguatkan perekonomian masyarakat tingkat tapak melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Turut hadir secara online dalam kegiatan tersebut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budidaya Budiman Sudjatmiko, serta perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara di lokasi acara hadir Bupati Madiun Hari Wuryanto, jajaran pejabat terkait, serta Ketua Umum DPP PAPDESI Wargiyati.
Dalam arahannya, Wamenko Pangan Hanif Faisol menyampaikan pesan mendalam terkait pentingnya mengembalikan peran koperasi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Beliau membeberkan ketimpangan penyaluran modal usaha yang selama ini didominasi oleh korporasi besar.
"Dari Rp7.100 triliun kredit yang disalurkan Himbara pada tahun 2024, hampir Rp5.700 triliun dinikmati oleh korporasi besar. Diperlukan keberanian dan intervensi tegas dari pemerintah agar koperasi bisa hadir secara riil sebagai soko guru perekonomian bangsa, bukan sekadar wacana," ujar Hanif Faisol.
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2025 tentang RPJMN, pemerintah menargetkan pembentukan lebih dari 80.000 KDKMP di seluruh tanah air. KDKMP dirancang tidak hanya menjadi badan hukum, tetapi juga lembaga bisnis profesional yang sehat, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggotanya.
Kemenko Bidang Pangan yang membawahi 6 kementerian/lembaga strategis mendapat mandat khusus untuk mengordinasikan KDKMP. Hal ini menekankan bahwa keberadaan KDKMP sangat erat kaitannya dengan upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.
Rancangan Peraturan Presiden yang tengah disiapkan akan menempatkan KDKMP sebagai core business sekaligus infrastruktur utama penyaluran berbagai program dan bantuan pemerintah, diantaranya penyaluran barang bersubsidi seperti pupuk bersubsidi, LPG, dan beras SPHP. Penyaluran Bantuan Sosial dan Layanan Publik, memotong rantai perantara sehingga biaya distribusi lebih efisien.
Serta menyerap hasil produksi petani, peternak, nelayan, dan UMKM desa saat panen raya serta memotong rantai perdagangan yang panjang agar petani mendapat harga layak dan konsumen memperoleh harga terjangkau.
Di akhir sambutannya, Wamenko Pangan mengapresiasi pengukuhan pengurus DPP PAPDESI masa bakti 2026–2031 dan mengajak seluruh asosiasi pemerintahan desa untuk berkolaborasi secara aktif.
Harapannya agar forum seminar nasional tidak sekadar menjadi ajang seremonial, tetapi menghasilkan rumusan serta masukan konkret sesuai karakteristik dan potensi demografi masing-masing wilayah.
"Masyarakat desa adalah pemilik, produsen, pemasok,
sekaligus penerima manfaat dari KDKMP. Mari kita lepaskan sekat-sekat sektoral
dan kelola koperasi ini secara transparan dan profesional demi kemajuan
peradaban dan kemandirian ekonomi bangsa," pungkasnya.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
