BERKAH News24 - Pemerintah Kabupaten Madiun terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan para Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah memfasilitasi pemenuhan kebutuhan papan melalui kegiatan Sosialisasi Program Rumah Subsidi Pemerintah yang digelar di Kabupaten Madiun pada Mei 2026.
Program ini terselenggara berkat kolaborasi strategis antara jajaran Pemkab Madiun melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Madiun, pihak pengembang (developer) PT Yoana Perkasa Cipta, serta Bank Jatim (konvensional maupun syariah) sebagai lembaga pembiayaan daerah.
KepalaBKPSDM Kabupaten Madiun, Heru Kuncoro, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjembatani keterbatasan informasi yang sering dialami para ASN mengenai teknis kepemilikan rumah subsidi.
"Intinya bagaimana para PNS, para ASN, baik itu PNS maupun P3K, yang utamanya belum punya rumah, bisa mencicil rumah dengan biaya yang murah. Kita datangkan pihak developer dan Bank Jatim ke sini agar semua jelas," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan PT Yunoya Prabasa Laksita, Feri Ardiansyah, memaparkan bahwa pihaknya tengah menyediakan hunian subsidi di lokasi yang sangat strategis, tepatnya di Desa Sumber Bening, Kecamatan Balerejo (di belakang gedung DPRD Kabupaten Madiun).
Lokasi ini hanya berjarak 500 meter dari jalan utama provinsi dan dekat dengan fasilitas publik seperti Puskesmas.
Total Lahan 8.700 meter persegi dengan kapasitas total 76 unit (seluruhnya tipe subsidi FLPP, tidak ada komersial). Progres Pembangunan Saat ini sudah selesai terbangun 16 unit siap huni. Spesifikasi Rumah Tipe standar 32 dengan luas tanah 60 meter persegi.
Angsuran Fleksibel, bisa di bawah Rp1 juta per bulan dengan tenor hingga 20 tahun. Tersedia juga skema "lintas pensiun" bagi ASN yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Fasilitas Khusus Hari Ini Cashback langsung sebesar Rp500.000 bagi ASN yang melakukan pemesanan (booking) dan menandatangani Surat Pesanan Rumah (SPR) di lokasi acara.
Sertifikat tanah (SHM) induk sudah dipecah per November lalu, sehingga legalitas dijamin aman dan siap untuk proses akad kredit.
Pimpinan Cabang Bank Jatim Caruban, Weindi, menegaskan kesiapan penuh Bank Jatim untuk memfasilitasi KPR maupun kredit multiguna bagi para pegawai. Guna mengakomodasi preferensi pegawai, Bank Jatim juga menghadirkan unit Bank Jatim Syariah bagi ASN yang menghendaki prinsip pembiayaan syariah.
Pihaknya mengingatkan agar para ASN memanfaatkan penghasilan tetap mereka untuk investasi aset jangka panjang seperti rumah, ketimbang pengeluaran konsumtif. Ia juga memberikan catatan penting terkait kedisiplinan finansial.
"Kami mengimbau bapak dan ibu ASN untuk menjaga BI Checking (SLIK OJK). Tolong hindari jeratan pinjaman online (pinjol) yang tidak jelas, karena riwayat kredit yang buruk akan menjadi bahan pertimbangan berat perbankan dalam menyetujui KPR," tegasnya.
Ia juga menambahkan keuntungan memilih Bank Jatim karena seluruh laba yang diperoleh akan disetorkan kembali sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan Kabupaten Madiun. Selain itu, khusus untuk rumah subsidi ini, biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dinyatakan gratis (free).
Bank Jatim menegaskan tidak akan menyetujui (ACC) akad kredit jika rumah belum siap huni secara fisik (air mengalir lancar, listrik masuk, dan bangunan tidak bocor).
Sertifikat Elektronik Transparan Pengurusan SHM dipastikan aman melalui notaris rekanan resmi. Kurang lebih 1 tahun setelah realisasi, ASN dapat mengecek status kepemilikan sertifikat secara real-time melalui aplikasi Sentuh Tanahku milik BPN.
Melalui kemudahan teknologi, Bank Jatim juga meminta para ASN untuk segera mengaktifkan aplikasi JConnect agar dapat memantau sisa pinjaman dan potongan porsi kredit secara transparan.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
