BERKAHNews24 – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar pertemuan lintas sektor untuk menyamakan persepsi guna mengoptimalkan operasional dan pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Rakyat (SR), Senin (5/10/2026).
Langkah strategis ini diambil sebagai titik awal untuk membangun ekosistem pendidikan yang solid dan berfokus pada pelayanan siswa secara holistik.
Kepala Sekolah Rakyat, Rohmah Agustin Setyowuni, menegaskan pentingnya komitmen seluruh tenaga pendidik dan kependidikan—mulai dari guru, wali asuh, hingga wali asrama—dalam menjalankan tugas mulia ini.
"Sekolah ini adalah tempat bagi kita untuk mengabdi. Anak-anak yang hadir di Sekolah Rakyat adalah mereka yang kita undang untuk kita bukakan jalannya. Mereka tidak hanya dididik secara akademis, tetapi juga diasuh penuh kasih sayang," ujar Rohmah.
Ia menambahkan, pembentukan tim yang kompak dan budaya kerja yang kuat menjadi kunci utama. Menurutnya, setiap dinamika maupun persoalan yang muncul di lapangan harus diselesaikan secara bersama-sama. Bagi para personil yang baru bergabung, Rohmah berpesan agar segera beradaptasi.
"Nilai adaptif dan berakhlak mulia bukan sekadar slogan, melainkan prinsip kerja nyata yang harus kita terapkan bersama," tegasnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Supriadi, menjelaskan bahwa agenda ini berfokus pada arahan Bupati Madiun serta evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Pertemuan ini juga menjadi ajang penguatan bagi tenaga pendidik baru hasil seleksi Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
"Kami memberikan pemahaman mendalam mengenai tugas, fungsi, dan peran masing-masing personil agar terjadi persamaan persepsi dan kesiapan yang matang. Forum ini melibatkan guru SR, wali asuh, wali asrama, petugas keamanan, kebersihan, hingga juru masak. Ke depan, wadah ini dapat menjadi forum berkala bagi seluruh tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat," terang Supriadi.
Sementara itu, Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menginstruksikan keterlibatan aktif dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perkim, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
"Keterlibatan dinas-dinas terkait sangat krusial supaya kita bisa melihat langsung kondisi di lapangan dan memastikan seluruh permasalahan segera diselesaikan melalui tindak lanjut yang tepat dan terukur. Aturan dan kurikulumnya sudah jelas, sehingga fokus utama kita saat ini adalah memastikan proses pembelajaran berjalan optimal," pungkas Hari Wuryanto.(as/BN24)






