BERKAH News24 — Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) terus mematangkan langkah strategis pembangunan gedung kantor dan fasilitas laboratorium Loka POM di Kabupaten Madiun.
Untuk memastikan legalitas lahan hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, perwakilan Biro Umum BPOM RI menyambangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun pada Jumat (16/10/2026).
Langkah koordinasi ini dihadiri langsung oleh Tim Biro Umum BPOM RI bersama Kepala Loka POM Madiun, Azis Jihaddudin.
Pertemuan tersebut berfokus pada percepatan proses sertifikasi dan pemecahan sertifikat tanah agar secara resmi terdaftar atas nama BPOM, sebagai syarat mutlak sebelum pengerjaan fisik bangunan dimulai.
Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Biro Umum BPOM RI, Renggo Triwijoyo, mengungkapkan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk memastikan status lahan seluas 6 hektar di kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Caruban dalam kondisi clean and clear.
"Kami berkoordinasi dengan BPKAD Pemkab Madiun dalam rangka mempercepat proses sertifikasi. Sertifikat tanah tersebut nantinya akan dipecah atas nama BPOM sebagai prasyarat utama sebelum masuk ke tahap pembangunan fisik," jelas Renggo seusai pertemuan di kantor BPKAD Kabupaten Madiun, Jumat (16/10/2026).
Renggo menambahkan, pemenuhan kelengkapan administrasi dan legalitas lahan sangat krusial karena BPOM RI telah memasukkan Madiun ke dalam usulan prioritas pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara bertahap bersama sejumlah wilayah lainnya.
Mengenai tahapan pelaksanaan, BPOM akan mendahulukan penyusunan Detail Engineering Design (DED) atau dokumen perancangan teknis gedung pada tahun depan.
"Tahun depan agenda kita adalah penyusunan DED terlebih dahulu. Setelah rancangan selesai, usulan anggaran pembangunan fisik baru diajukan kembali," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Loka POM Madiun, Azis Jihaddudin, menjelaskan bahwa gedung baru di Puspem Caruban tersebut nantinya akan difokuskan untuk fasilitas laboratorium uji.
Keberadaan laboratorium ini dinilai sangat vital guna memperkuat pengawasan serta pengawalan obat dan makanan di wilayah Madiun dan sekitarnya.(as/BN24)






