BERKAH News24 — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menggelar Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (7/9/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati dr. Purnomo Hadi, serta Sekretaris Daerah Sigit Budiarto.
Turut hadir dalam evaluasi tersebut Inspektur Kabupaten Madiun Joko Lelono, jajaran pimpinan OPD, dan tim LPPD Kabupaten Madiun. Untuk memperkuat kapasitas penyusunan laporan, Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Madiun selaku penyelenggara menghadirkan Kepala Biro Pemerintahan dan Otoda Setda Provinsi Jawa Timur, Dr. Lilik Pudjiastuti, sebagai narasumber.
Dalam paparannya yang bertajuk Hasil EPPD dan Arah Penguatan Kinerja LPPD Kabupaten Madiun, Dr. Lilik menyampaikan bahwa tren kinerja Kabupaten Madiun menunjukkan grafik positif.
Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Nasional, skor Kabupaten Madiun meningkat 0,33 poin dari 3,08 (LPPD 2023) menjadi 3,41 (LPPD 2024). Adapun skor agregat berdasarkan Peta Kinerja LPPD Jatim 2025 tercatat sebesar 65,84.
Merujuk Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026 tentang Hasil EPPD Secara Nasional Tahun 2025 berdasarkan LPPD Tahun 2024, Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD) Kabupaten Madiun berhasil menyentuh angka 3,4110 dengan kategori status Sangat Tinggi.
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa LPPD merupakan cerminan kepemimpinan daerah, hasil kerja sama seluruh OPD, sekaligus menjadi rapor bagi kepala daerah. Ia mengingatkan jajarannya agar penyusunan laporan tidak sekadar formalitas untuk menggugurkan kewajiban.
"Capaian yang telah diraih harus menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Kita tidak hanya mengejar skor, tetapi memastikan setiap skor mencerminkan dampak positif terhadap pelayanan dan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Madiun," tegas Hari Wuryanto.
Bupati juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menjaga keakuratan data dan melahirkan berbagai terobosan baru demi kemajuan daerah.
"Karena LPPD ini dilaporkan ke pemerintah pusat, kita harus mengerjakannya sebaik mungkin sebab program kerja kita menggunakan anggaran dari rakyat. Selain itu, OPD harus terus berinovasi. Saat ini posisi kita ada di kategori sangat inovatif, saya berharap ke depan bisa naik menjadi terinovatif," pungkasnya.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
