BERKAH News24 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mencatatkan pencapaian impresif dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Berdasarkan hasil Bulan Timbang periode Februari 2026, prevalensi stunting di wilayah tersebut berhasil ditekan hingga mencapai 5,23 persen. Angka ini tercatat jauh di bawah target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi lintas sektor yang masif, mulai dari jajaran pemerintah daerah hingga ke tingkat desa.
Bagi Bupati, penurunan angka stunting bukan sekadar pemenuhan target administratif, melainkan investasi strategis untuk mencetak kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul di masa depan.
"Harapan kami tentu angka ini bisa terus ditekan. Semakin rendah prevalensi stunting, semakin baik kualitas generasi yang akan datang," ujar Hari usai menghadiri agenda Rembuk Stunting di Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu, Rabu (17/6/2026).
Lebih lanjut, Hari menambahkan bahwa capaian 5,23 persen ini telah mendekati target jangka panjang Indonesia Emas 2045, yakni prevalensi stunting di kisaran 5 persen.
Keberhasilan ini didorong oleh berbagai program intervensi yang dijalankan secara berkelanjutan. Selain pelaksanaan Bulan Timbang rutin untuk memantau tumbuh kembang balita secara dini, Pemkab Madiun juga mengoptimalkan pemberian makanan tambahan bagi kelompok rentan.
Salah satu motor penggerak perbaikan gizi masyarakat saat ini adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini telah menjangkau berbagai kelompok sasaran, mulai dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga lansia.
"Program MBG membantu pemenuhan kebutuhan gizi kelompok sasaran. Dampaknya cukup terasa dalam mendukung upaya pencegahan stunting," jelas Bupati.
Di balik keberhasilan tersebut, Pemkab Madiun menyadari adanya diskrepansi data antara hasil Bulan Timbang (5,23 persen) dengan angka yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 10,22 persen.
Untuk memastikan validitas data dan menyamakan persepsi, Pemkab Madiun berencana menggandeng Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan pihak BPS untuk turun langsung pada pelaksanaan Bulan Timbang berikutnya pada Agustus mendatang.
Bupati Hari menegaskan bahwa proses pendataan di lapangan dilakukan dengan tingkat partisipasi yang tinggi, mencapai 97 persen, serta menggunakan alat ukur elektronik yang telah tervalidasi.
"Kami ingin seluruh pihak melihat langsung proses
pengukurannya. Dengan cakupan yang hampir menyeluruh dan alat ukur yang valid,
kami berharap hasil yang diperoleh dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
pemutakhiran data tingkat nasional," pungkasnya.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
