BERKAH News24 – Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan transparan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Madiun menggelar Rapat Koordinasi Integrated Criminal Justice System (ICJS).
Kegiatan strategis ini berlangsung di Ruang IT Polres Madiun, Demangan, Kota Madiun, pada Kamis (21/05/2026).
Hadir dalam acara tersebut, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara, Kajari Madiun Achmad Hariyanto Mayangkoro, Plt. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Erwin Ardian, dan Sekda Kabupaten Madiun Sigit Budiarto.
Melalui koordinasi yang solid antar instansi penegak hukum ini, diharapkan proses penanganan perkara di wilayah Kabupaten Madiun dapat berjalan dengan lebih efektif, cepat, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, berharap sinergitas ini tidak hanya menjadi seremonial, melainkan mampu menghasilkan langkah konkret dan rekomendasi aplikatif di lapangan.
"Dengan adanya penguatan sinergi antarinstansi ini, kita berharap dapat melahirkan solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Melalui sistem peradilan pidana terpadu, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa pelayanan hukum di Kabupaten Madiun bergerak menuju sistem yang lebih modern, cepat, transparan, humanis, dan berkeadilan," ujar Bupati Madiun.
Lebih lanjut, Bupati Madiun menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun siap memberikan dukungan penuh terhadap pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan pidana ini.
Namun, ia juga menggarisbawahi beberapa faktor penting yang menjadi kunci keberhasilan program.
"Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen mendukung penuh implementasi Integrated Criminal Justice System (ICJS) di tingkat daerah. Keberhasilan sistem ini tentu sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, komitmen kualitas sumber daya manusia, kolaborasi yang kuat antarlembaga, serta dukungan penuh dari masyarakat," pungkasnya.
Dengan diimplementasikannya ICJS ini, Kabupaten Madiun melangkah maju dalam memodernisasi pelayanan publik, khususnya di bidang hukum, guna menciptakan kepastian hukum yang berorientasi pada keadilan masyarakat.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
