BERKAH News24 - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim terkait hasil pembahasan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini disampaikan Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (30/4/2026).
Sekdaprov Adhy, menyebut laporan Pansus memberikan gambaran yang sangat detail mengenai kondisi BUMD di Jawa Timur. Menurutnya, hasil tersebut menjadi pijakan penting bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan ke depan.
“Hasil dari kinerja Pansus sangat detail memotret bagaimana keberadaan BUMD kami. Ini akan menjadi pegangan untuk memperbaiki, mengoptimalkan, dan melakukan restrukturisasi, ”ujarnya.
Ia menegaskan telah membaca dan mencermati seluruh rekomendasi yang disampaikan. Dari potret yang disusun Pansus, kondisi riil BUMD dinilai sudah tergambarkan secara objektif.
“Saya sudah baca bagaimana rekomendasi dan potret yang dibuat Pansus. Itu menunjukkan kondisi sebenarnya dan menjadi bahan kami untuk memperbaiki,” katanya.
Salah satu rekomendasi utama adalah penerapan QPI (Quality Performance Indicator) berbasis kinerja. Adhy menekankan seluruh BUMD harus mengacu pada indikator tersebut agar capaian kinerja lebih terukur.
Selain itu, optimalisasi aset juga menjadi sorotan. Ia mengakui masih terdapat BUMD dengan aset besar namun belum mampu menghasilkan pendapatan yang sebanding. “Asetnya besar tetapi pendapatannya mungkin tidak memadai, tidak worth it. Ini yang harus dioptimalkan,” tegasnya.
Rekomendasi lainnya adalah restrukturisasi terhadap BUMD yang kondisi kesehatannya masih terganggu. Langkah ini dinilai penting untuk memperbaiki kinerja dan keberlanjutan usaha.
Adhy menambahkan, pemerintah eksekutif pada prinsipnya menerima seluruh rekomendasi tersebut dan akan mempelajarinya lebih lanjut. Ia juga menegaskan perlunya sikap tegas terhadap BUMD yang tidak mencapai target kinerja.
“Kalau kinerjanya tidak tercapai, maka harus tegas. Jika tidak optimal dan tidak sesuai dengan aset yang dimiliki, maka akan kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Ke depan, Pemprov Jatim akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pengendali BUMD. Hasilnya akan dirumuskan menjadi rencana aksi sebagai jawaban atas rekomendasi DPRD Jatim. (pca/s)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
