BERKAH News24 - Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar forum konsultasi publik di aula Badan Perncanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Dareah (Bapperinda).
Plt. Bupati Ponorogo, Lisdyarita, mengatakan bahwa forum ini merupakan bagian integral dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang berjenjang, partisipatif, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menyatukan seluruh gagasan masyarakat untuk pembangunan Ponorogo. Mulai persoalan seni budaya, ekonomi, hingga kesetaraan gender.
Kepala Bapperinda Ponorogo, Luhur Apidianto, mengatakan forum konsultasi publik menjadi tahapan yang cukup penting untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan dokumen perencanaan jangka menengah yang telah di tetapkan sebelumnya.
“Diharapkan arah pembangunan tahun 2027 benar-benar sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029,” ujarnya, Jumat (23/1/2025).
Kata Luhur, forum konsultasi publik menjadi tahapan penting untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Diharapkan arah pembangunan tahun 2027 benar-benar sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029,” tegasnya.
Masih kata Luhur, tema pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2027 adalah “Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.”
Fokus penekanannya pada pengembangan program berbasis desa dan kelurahan, penguatan UMKM, serta pemberdayaan sosial, perempuan, dan pemuda. Untuk Musrenbang kecamatan akan dilaksanakan mulai 28 Januari hingga 4 Februari 2026.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperinda Provinsi Jawa Timur, Sri Muti’atun Sintawati, menegaskan bahwa pembangunan daerah membawa amanah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan bukan sekadar tugas administratif.
“Daerah memiliki peran strategis sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga setiap langkah pembangunan yang dirancang harus mendukung target nasional,” katanya.
Forum Konsultasi Publik dinilai sebagai alat strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan terukur, terarah, dan sejalan dengan pembangunan nasional, sekaligus wujud nyata prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. (tik/yan/hjr)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
