Komisi C DPRD Jatim Dorong Optimalisasi PAD Melalui Aset Pemprov

BERKAH News24 - Komisi C DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertama, dari optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Optimalisasi Aset milik Pemprov Jatim.Hal tersebut disampaikan anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Pranaya Yudha Mahardika. 

Menurutnya, Pemprov Jatim memiliki 4.667 aset yang tersebar mulai perkotaan hingga hutan di Jatim. “Dari jumlah itu baru 1086 aset yang tersertifikasi. Meski demikian dari jumlah yang tersertifikasi itu belum semuanya berfungsi optimal,” katanya.

Politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Banyuwangi ini mengatakan, jika dari tang sudah tersertifikasi ini berjalan optimal, bisa menghasilkan PAD Rp58,2 Triliun. “Hanya saja jika dilihat tahun kemarin PADnya baru Rp17 miliar. Ini karena aset yang berfungsi baru puluhan saja,” ungkapnya.

Yudha mendorong, agar pemerintah bisa memanfaatkan aset ini dari sisi ekonomi untuk mengejar PAD. Selain itu aset juga harus didata lengkap dan harus ada roadmap yang jelas.

“Harus diakui masih banyak aset yang terbengkalai. Untuk optimalisasi ini tentu tidak mungkin menunggu sertifikasi dulu. Artinya sembari mengurus sertifikasi bisa dilakukan penawaran kepada investor,” jelasnya.

Menurut Yudha ada kendala dalam penanganan aset di Jatim. Misalnya ada yang sudah menghuni dari generasi ke generasi yang membuat sulit ketika pemerintah ingin menggunakan kembali aset tersebut.

Selain itu ada juga yang menghuni aset tersebut namun tidak mau setor PAD. “Kemudian proses pengurusan sertifikasi oleh BPN ini kan juga membutuhkan waktu yang lama,”  katanya.

Lebih lanjut Yudha, mendorong berbagai langkah Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah (BPKAD) Jatim. Salah satunya aplikasi Siap Sewa. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dan meningkatkan pendapatan daerah melalui penyewaan aset.

BPKAD Jatim telah menyiapkan inventarisasi aset, kajian aset, dokumentasi video, dan aplikasi Siap Sewa untuk memfasilitasi proses penyewaan. “Program ini belum dimiliki BPKAD daerah lain,” pungkasnya. (pca/s)