BERKAH News24 - Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menghadiri acara pengukuhan pengurus MUI tingkat kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro di ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Sabtu (5/9/2026). Kolaborasi pemerintah dengan ulama dinilai penting di tengah tantangan pembangunan dan keterbatasan anggaran daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati mendorong MUI ikut berperan dalam setiap persoalan sosial di masyarakat. Seperti pencegahan HIV/AIDS, anak tidak sekolah, serta berbagai persoalan sosial lainnya. “PR kita masih banyak. Karena itu, ulama dan pemerintah harus terus bersinergi, terutama dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang ada,” katanya.
Nurul Azizah juga mendorong seluruh pengurus MUI Kecamatan mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. “Pengurus MUI Kecamatan adalah orang-orang yang berkhidmat untuk umat. Karena itu, perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan juga penting,” tuturnya.
Di hadapan para pengurus MUI tingkat kecamatan se-Bojonegoro, juga menyampaikan kondisi keuangan daerah. Kemampuan APBD Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp8 triliun, pada 2026 sekitar Rp6 triliun dan pada 2027 diproyeksikan sekitar Rp5 triliun.
“Dengan kondisi anggaran yang menurun, tentu kita harus menentukan prioritas pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Nurul.
Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas. Di bidang pendidikan, Pemkab Bojonegoro masih menghadapi persoalan 5.199 anak tidak sekolah. Ia berharap pada 2026 setidaknya 50 persen anak tidak sekolah dapat kembali memperoleh akses pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mengajak MUI Kecamatan yang memiliki lembaga pendidikan formal maupun keagamaan untuk bersinergi dengan Dinas Pendidikan dalam melakukan pendekatan dan pendampingan.
Di bidang kesehatan, pemerintah juga terus meningkatkan pelayanan. Pengembangan layanan kemoterapi, jantung terpadu, dan stroke di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo dilakukan agar masyarakat tidak perlu keluar daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tertentu.
Pemkab juga berencana meningkatkan kapasitas layanan hemodialisis atau cuci darah. Sementara itu, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan tetap menjadi perhatian pemerintah, dengan anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp248 miliar.
Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Bojonegoro KH. Alamul Huda menyampaikan bahwa MUI terus melakukan penguatan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui pengembangan pelayanan digital melalui website resmi MUI Bojonegoro. MUI juga menyiapkan buku panduan bagi para pengurus sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan program organisasi, termasuk di tingkat kecamatan.
“Buku panduan ini nantinya menjadi pedoman dan penjabaran SOP. Kami mohon seluruh pengurus MUI dapat mempelajari dan melaksanakan kegiatan pembinaan berdasarkan buku panduan tersebut, sehingga semuanya dapat berjalan dengan jelas dan terarah,” ujarnya.
KH. Alamul Huda menambahkan, dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama. Karena itu, seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan ulama, harus terus menjaga kondusivitas daerah.
“Apapun situasi yang terjadi di luar maupun di sekitar kita, mari bersama-sama berintegrasi dan berkomitmen untuk menjaga Bojonegoro agar tetap aman, damai dan sentosa,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh pengurus MUI semakin aktif menjal ankan peran dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, negara, dan agama.[fif/nn]
.jpeg)
.jpeg)
