BERKAH News24 – Pemerintah terus mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat (SR) yang berlokasi di Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun. Sebagai salah satu program unggulan, pembangunan infrastruktur fisik dan pemenuhan kuota calon siswa (casis) saat ini terus dikejar agar dapat berjalan lancar sesuai target yang telah ditetapkan.
Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan Kementerian Sosial RI, Rachmat Koesnadi, mengungkapkan bahwa progres pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) kini telah menyentuh angka 96 persen.
"Terus berproses ya. Terkait sarana prasarana sudah 96 persen. Ruang asrama, ruang kelas, kantin, aula, maupun ruang ibadah pada prinsipnya sudah hampir siap," ujar Rachmat saat ditemui di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Kamis (9/7/2026).
Pihak pelaksana pembangunan ditargetkan untuk merampungkan sejumlah fasilitas secara bertahap mulai tanggal 10 hingga 15 Juli 2026. Pengecekan menyeluruh pun akan terus dilakukan demi memastikan kenyamanan dan keamanan para siswa selama belajar mengajar.
Dari target keseluruhan 360 siswa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, disepakati adanya penyesuaian target awal untuk SR Kabupaten Madiun menjadi sebanyak 270 anak. Kuota ini dibagi rata untuk tiga jenjang pendidikan, yakni untuk SD 90 anak, SMP 90 anak, dan SMA 90 anak.
Rachmat Koesnadi menambahkan, kendala rekrutmen yang dihadapi sejauh ini lebih kepada masalah koordinasi dan penyamaan persepsi mengenai kriteria informasi di lapangan. Namun, ia menegaskan bahwa aturan penerimaan sudah sangat jelas.
"Sesuai arahan Menteri, anak-anak usia sekolah yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 berhak masuk ke Sekolah Rakyat," tegasnya.
Menjelang pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dijadwalkan pada 14 Juli 2026, serangkaian persiapan terus dilakukan.
Sebelum MPLS dimulai, calon siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu guna mempermudah mobilisasi. Usai pemeriksaan kesehatan, para siswa direncanakan akan langsung masuk ke asrama.
Kelengkapan penunjang seperti baju olahraga, celana, dan sepatu saat ini sedang dipersiapkan.
Menariknya, pemenuhan kebutuhan logistik mulai dari seragam, alat kebersihan, hingga konsumsi siswa sengaja mengutamakan perputaran ekonomi daerah.
"Sebagian besar belanjanya di lokal sini (Madiun)," kata Rachmat.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Tarnu Ashidiq, menjelaskan bahwa hingga hari pelaksanaan pleno, data pemenuhan kuota siswa masih terus bergerak dinamis.
Saat ini untuk siswa SD baru ada 12 anak dari target 90 anak. Untuk tingkat SMA baru terpenuhi 80 anak dari target 90 anak. Sedangkan untuk SMP sudah terpenuhi 100 persen yakni 90 anak.
Tarnu menekankan bahwa sebagai program prioritas dan unggulan dari Presiden, pelaksanaan Sekolah Rakyat ini mendapat perhatian khusus dari Bupati Madiun.
"Implementasi program ini menuntut sinergi ketat lintas sektor agar visi Kabupaten Madiun yang Bersih, Sehat, dan Sejahtera (Bersahaja) dapat terwujud," ungkap Tarnu.
Untuk mempercepat pemenuhan sisa kuota siswa, Dinas Sosial bersama Dinas Pendidikan sepakat menerapkan langkah koordinasi satu pintu.
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) akan bergerak aktif berkoordinasi langsung dengan para Kepala Sekolah di lapangan.
Selanjutnya, segala rekomendasi yang dibutuhkan dari Dinas Pendidikan akan
dikelola melalui satu pintu lewat Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH demi
mempermudah dan mempercepat layanan.(as/BN24)










