BERKAH News24 – Pemerintah Kabupaten Madiun menunjukkan komitmen kuat dalam menindaklanjuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait transparansi pengelolaan anggaran.
Langkah ini ditegaskan melalui penandatanganan komitmen bersama antara jajaran pimpinan daerah dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Prosesi penandatanganan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, dengan didampingi Inspektur Kabupaten Madiun, Joko Lelono, serta para Asisten Sekda, di Ruang IT Pusat Pemerintahan pada Jumat (26/06/2026).
Penandatanganan komitmen ini merupakan bentuk tindak lanjut konkret atas Rencana Aksi Audiensi KPK mengenai penyelenggaraan belanja daerah.
Fokus utamanya mencakup akuntabilitas alokasi pokok pikiran (pokir), bantuan hibah, bantuan sosial (bansos), hingga bantuan keuangan.
Dalam arahannya, Sekda Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, menyampaikan bahwa pihak pemerintah daerah bergerak cepat dengan memperbarui Peraturan Bupati (Perbup) guna memperkuat payung hukum dan tata kelola anggaran.
Ia menegaskan, seluruh OPD yang menjadi pengampu pokok pikiran (pokir) wajib menjalankan perencanaan yang telah disusun dengan penuh tanggung jawab.
"Kedepannya, saya berharap semua OPD terkait harus saling berkolaborasi dan berkontribusi sesuai tugas pokok fungsinya masing-masing. Sehingga, rekomendasi yang disampaikan oleh KPK bisa dicukupi sampai 100 persen," ujar Sigit Budiarto.
Selain menekankan kolaborasi lintas sektor, Sekda juga memberikan evaluasi performa kerja berbasis triwulan. Ia meminta agar capaian baik yang sudah diraih pada awal tahun tidak mengendur di periode berikutnya.
“Catatan yang di triwulan pertama harus dipertahankan di triwulan kedua,” tegasnya.
Menutup arahannya, Sigit menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Madiun yang terus menjaga integritas dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Terima kasih atas komitmen dan kerjasamanya dalam menindaklanjuti hasil audiensi KPK yang memang menjadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
