BERKAH News24 – Bupati Madiun, Hari Wuryanto, memberikan tanggapan awal terkait Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Madiun atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ditemui usai rapat paripurna, Hari Wuryanto menyampaikan rasa terima kasihnya atas masukan dan evaluasi yang diberikan oleh seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Madiun.
Bupati menilai seluruh pandangan umum yang disampaikan bermuara pada satu tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun.
"Terima kasih, alhamdulillah apa yang kami sampaikan semuanya menerima, ya. Biar mendapat tanggapan dan insyaallah besok akan dijelaskan di paripurna besok. Semuanya mengarah untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk tadi ada beberapa cerita kenapa, insyaallah nanti akan kami jelaskan. Gitu, nggih? Udah, sekilas aja," ujar Hari Wuryanto usai paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Jum'at (26/6/2026).
Sementara itu jalannya rapat paripurna PU Fraksi ini diwarnai catatan kritis dari legislatif.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Feri Sudarsono, mengungkapkan bahwa sebanyak tujuh fraksi di DPRD memberikan sorotan tajam, khususnya terkait tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan minimnya belanja modal yang berdampak langsung pada masyarakat bawah.
"Tadi kita tanyakan, kaitan SILPA tinggi ini gimana kinerjanya. Apakah SILPA ini karena perencanaan yang kurang matang, atau memang berkaitan dengan efisiensi anggaran? Itu yang tadi kita tanyakan dan belum dijawab oleh Pak Bupati," ungkap Feri Sudarsono saat diwawancarai terpisah, Jum'at (26/6/2026).
Feri mengingatkan agar kondisi ruang fiskal yang semakin sempit (pendek) saat ini tidak diperparah dengan lambatnya penyerapan anggaran. Ia menyayangkan mandeknya perputaran anggaran di awal tahun yang membuat program di tingkat bawah ikut mandek.
"Kita mengharapkan jangan sampai tahun depan terulang seperti tahun ini. Kasihan masyarakat di bawah. Dana Desa (DD) enggak ada, APBD tidak bergerak, sampai sekarang masih diam. Permasalahannya ada apa kok sampai SILPA segitu tinggi, sementara sekarang belum ada kegiatan dan fiskal sempit?" lanjutnya.
Selain masalah SILPA, politisi senior ini juga menagih komitmen pemerintah daerah terkait program infrastruktur, salah satunya slogan "Zero Jalan Berlubang" yang kerap disampaikan Bupati dan Wakil Bupati di berbagai kesempatan.
"Beliau sering menyampaikan zero jalan berlubang, laporan 24 jam diselesaikan. Tapi kenyataan di lapangan masih banyak jalan kabupaten yang berlubang. Di tengah kota pun, seperti dari Masjid Jami' ke utara, itu masih banyak yang berlubang. Kami yang rumahnya di Caruban sebenarnya juga malu," kata Feri.
Ketua DPRD menilai ada ketidakselarasan (miss-match) antara komitmen politik kepala daerah dengan eksekusi teknis di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Meskipun pemerintah daerah telah meluncurkan aplikasi pelaporan jalan rusak, realisasinya dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
"Kasihan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, apa yang diucapkan dan kenyataan di lapangan tidak sesuai. Tolong teman-teman OPD, hargailah (komitmen pimpinan). Berarti ada kurang sinkronnya antara OPD dan pemerintahan Pak Bupati. Kami mengharapkan hal seperti ini diperbaiki," pungkas Feri.
Jawaban resmi dan terperinci eksekutif atas seluruh catatan, pertanyaan, serta kritik dari tujuh fraksi DPRD tersebut dijadwalkan akan disampaikan oleh Bupati Madiun dalam Sidang Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
