BERKAH News24 – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Madiun memberikan catatan kritis dan evaluasi mendalam terhadap Raperda LKPJ Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Salah satu poin yang disorot tajam adalah tingginya Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp210 miliar, yang dinilai sebagai bukti lemahnya perencanaan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Juru bicara Fraksi NasDem, Purwadi, menegaskan bahwa angka SILPA yang fantastis tersebut bukanlah sebuah bentuk penghematan, melainkan indikator tidak sinkronnya antara target program dengan penyerapan anggaran di lapangan.
"Terkait SILPA, kita menyadari itu terjadi karena lemahnya perencanaan anggaran. Sehingga antara target dan serapan anggaran tidak sinkron. Ini bukan sesi penghematan. Kami mengharapkan perencanaan ke depan dari Bappeda dan seluruh satuan kerja harus tepat, transparan, dan cepat," ujar Purwadi saat ditemui usai rapat paripurna, Jum'at (26/6/2026).
Selain masalah anggaran, Fraksi NasDem menilai sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari pariwisata, masih jauh dari kata maksimal.
Purwadi mengkritik bahwa ajang seperti Sepasar ing Madiun memang bagus, namun belum menyentuh konsep pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism).
Ia menyebut pengembangan wisata di Kabupaten Madiun saat ini masih cenderung monoton dan jalan di tempat karena terkendala prinsip 3A: Akses, Amenitas (kelengkapan), dan Atraksi.
"Biang keladi stagnasi ini adalah inovasi yang monoton. Padahal potensi kita sangat besar, mulai dari wisata budaya sebagai Kampung Pesilat, hingga keindahan wisata alam di Selingkar Wilis. Tren masyarakat sekarang adalah mencari wisata alam dengan udara sejuk, dan kita punya potensi kerja sama yang luar biasa dengan Perhutani yang belum dioptimalkan," jelasnya.
Sebagai langkah awal yang mendesak, NasDem meminta adanya kolaborasi konkret lintas OPD, terutama antara Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
"Akses jalan menuju tempat wisata rata-rata masih buruk. Bagaimana wisatawan mau datang berkali-kali kalau jalannya rusak? Jadi, perbaiki dulu aksesnya di daerah seperti Kare, Dagangan, atau Gemarang. Baru setelah itu kita bicara atraksi dan pemenuhan amenitasnya," tambah legislator tersebut.
Sektor infrastruktur jalan dan pelayanan publik juga tidak luput dari evaluasi. Purwadi menyayangkan layanan pengaduan kerusakan jalan berbasis WhatsApp, Pesilat Jantan, yang dinilai belum mampu mengakomodasi laporan dan kepentingan masyarakat secara luas.
"Kami mencermati terjadi pelemahan perencanaan. Alasan klasik seperti aspal yang tidak tersedia dan sebagainya harusnya bisa diantisipasi dengan mencari alternatif solusi yang lain," tuturnya.
Terakhir, Fraksi NasDem mendorong Pemerintah Kabupaten Madiun untuk menggenjot Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang posisinya dinilai masih tertinggal sekitar 1,3% di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Strategi yang ditawarkan meliputi peningkatan kualitas guru, fasilitas kesehatan desa, serta intervensi pembiayaan agar wajib belajar masyarakat bisa tuntas sampai jenjang pendidikan menengah.
Terkait program pengentasan kemiskinan, Purwadi mendesak Pemkab Madiun untuk melakukan kaji ulang secara menyeluruh terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"DTKS kita harus dievaluasi total. Apakah sudah tepat sasaran atau belum? Kalau evaluasi data ini sudah berjalan matang, ke depan jangan ada lagi bahasa atau temuan bahwa bantuan sosial dari pemerintah daerah itu salah sasaran," pungkas Purwadi.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
