BERKAH News24 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2025, Jum'at (26/6/2026).
Meski mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami kenaikan dan melampaui target, mayoritas fraksi memberikan catatan kritis terkait tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2025 yang menembus angka Rp210 miliar, serta rendahnya serapan belanja modal dan infrastruktur.
Fraksi Golkar Nurani Rakyat melalui juri bicaranya Didik Rudianto mendorong agar tata kelola keuangan daerah dipertahankan dengan baik demi meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun mendatang.
Pihaknya mengapresiasi kenaikan PAD dan dana transfer, namun meminta kejelasan pos apa saja yang mengalami kenaikan tersebut.
Lebih lanjut Didik juga mempertanyakan pos belanja apa saja yang tidak terserap secara maksimal sehingga memicu pembengkakan angka Silpa 2025.
Selain itu belanja modal yang dinilai kurang maksimal akibat lemahnya perencanaan di awal.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Ristyan Angger Rotacaesa menegaskan bahwa meskipun kemampuan fiskal daerah dinilai cukup baik, serapan anggaran yang belum maksimal (terbukti dari Silpa Rp210 miliar) kontras dengan realitas kebutuhan masyarakat di lapangan.
Masih banyaknya ruas jalan yang rusak dan berlubang di wilayah Kabupaten Madiun, juga menjadi sorotan.
Dalam paripurna itu, PDIP juga mengkritik keterbatasan tenaga guru, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Dan meminta perhatian serius terhadap kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu serta mengatasi ketimpangan tunjangan dan penghasilan tetap (Siltap) bagi perangkat desa.
Fraksi PKB melalui juru bicaranya Wahyu Hidayat, mengajukan serangkaian pertanyaan mendalam terkait detail laporan keuangan dan memberikan beberapa usulan konkret untuk pembangunan desa.
FPKB mempertanyakan faktor utama peningkatan PAD, indikator potensi riil pada target sebelumnya, serta asal usul kelebihan dana transfer daerah. Fraksi PKB juga meminta rincian nilai belanja pegawai murni, komponen penyumbang surplus, dan pos luar biasa pada laporan kegiatan.
Rincian komponen penyumbang Silpa terbesar dan menyarankan agar Silpa tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur daerah serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi desa.
F-PKB mengusulkan pengadaan laboratorium pengujian air bersih pada PDAM Kabupaten Madiun.
Fraksi Demokrat melalui Astin Yuni Wiyogo, berfokus pada transparansi akuntansi anggaran dan meminta dokumen penjelasan yang lebih terperinci mengenai efisiensi penyerapan.
Demokrat meminta penjelasan mengenai komponen apa saja yang mendasari kenaikan PAD.
Selain itu, pihaknya mempertanyakan alasan mendasar mengapa pos belanja operasi serta belanja modal gagal terserap hingga 100 persen, dan meminta breakdown (rincian) dari komponen apa saja angka Silpa Rp210 miliar itu terbentuk
Sementara Yuyun Andri Purwitosari juru bicara Fraksi Gerindra mengingatkan Pemerintah Daerah bahwa penganggaran harus berbasis azas manfaat (benefit-oriented), bukan sekadar menghabiskan anggaran (spending-oriented).
Rendahnya serapan belanja modal dipandang sebagai kendala serius yang berpotensi menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat.
Tingginya Silpa menurut Gerindra, menunjukkan perencanaan penganggaran yang belum optimal. Gerindra mendesak adanya evaluasi menyeluruh pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta penguatan monitoring penyerapan secara proporsional.
Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Purwadi melayangkan kritik paling tajam terkait manajemen eksekusi program kerja Pemkab Madiun.
Nasdem menegaskan bahwa tingginya Silpa bukanlah prestasi efisiensi, melainkan bukti lambatnya program kerja yang mengorbankan hak-hak rakyat, terutama akibat tidak terserapnya belanja modal infrastruktur jalan.
Fraksi Nasdem menuntut perbaikan sistem manajemen eksekusi, mendesak agar lelang proyek skala besar dilakukan di awal tahun, dan menuntut respons Pemda yang lebih cepat terhadap keluhan masyarakat.
Nasdem juga menilai pengembangan pariwisata di Kabupaten Madiun masih monoton, kurang inovasi, dan keberadaan Space/Rest Area (seperti SPASMA) belum mampu mendongkrak ekonomi berkelanjutan. Nasdem juga meminta kejelasan strategi penurunan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta percepatan regulasi investasi.
Sementara Fraksi PKS DPRD Kabupaten Madiun, melalui juru bicaranya Jumadi, menyampaikan bahwa pandangan fraksinya secara umum sama sebagaimana fraksi sebelumnya. Pihaknya meminta Pemkab Madiun melakukan evaluasi terkait perencanaan dan penggunaan anggaran.
Selanjutnya hal ini, diserahkan kepada pihak eksekutif/Bupati untuk memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
