BERKAH News24 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menunjukkan komitmen serius dalam menekan angka kemiskinan di wilayahnya.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Baperida), Pemkab Madiun menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang bertempat di Ruang IT, Selasa (26/5/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi. Agenda strategis ini menghadirkan narasumber dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, serta dihadiri oleh Kepala Baperida, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS, sektor perbankan, Baznas, hingga kalangan akademisi dari UNS dan Unmer.
Wakil Bupati Madiun memaparkan bahwa dirinya bersama Bupati Madiun telah menyiapkan beberapa terobosan jitu untuk mengintervensi dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Madiun melalui tiga unsur utama.
"Pertama adalah tindakan dari unsur kesehatan, karena kondisi kesehatan yang buruk atau orang sakit bisa memicu kemiskinan. Kedua, unsur pendidikan, sebab pendidikan yang baik akan membentuk pola pikir seseorang untuk bisa keluar dari kemiskinan. Dan ketiga, kita terus berupaya mendatangkan investor guna menciptakan lapangan pekerjaan yang luas," ujar Wabup Purnomo Hadi.
Wabup juga merefleksikan capaian kinerja Pemkab Madiun yang kini mulai menunjukkan tren positif jika dibandingkan dengan masa sebelum mereka menjabat.
“Memang ada beberapa item yang menjadi PR saya dengan Pak Bupati. Dulu sebelum kami menjabat, jumlah pengangguran dan angka kemiskinan kita berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur, dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kita di bawah provinsi. Namun melalui beberapa kebijakan Pak Bupati, hari ini kita sudah bisa mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran hingga di bawah angka provinsi. Target kita selanjutnya adalah terus meningkatkan IPM agar tidak lagi di bawah provinsi,” terangnya.
Untuk mempercepat target tersebut, Pemkab Madiun melakukan langkah konkret di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Bupati Madiun diketahui telah menambah kuota beasiswa bagi masyarakat Kabupaten Madiun agar bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Langkah ini diperkuat dengan pembangunan Sekolah Rakyat serta pelaksanaan job fair secara berkala untuk membuka peluang kerja baru.
Selain membuka ruang ekonomi, pembenahan internal terkait akurasi data kemiskinan juga menjadi fokus utama. Pemkab Madiun akan melakukan verifikasi dan evaluasi ketat terhadap data penerima bantuan sosial (bansos).
“Kita lakukan verifikasi agar Pak Bupati bisa mengambil intervensi yang tepat. Salah satunya, sudah ada kesepakatan bersama dengan pihak terkait untuk melakukan stikerisasi bagi rumah tangga penerima bantuan. Langkah ini diambil agar bantuan yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran,” tegas Wabup.
Di sisi lain, tim ahli dari Universitas Brawijaya menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa bertumpu pada pundak pimpinan daerah semata, melainkan wajib melibatkan kerja sama solid dari semua pihak (pentahelix).
Senada dengan hal tersebut, pihak BPS Kabupaten Madiun turut memberikan sejumlah usulan strategis terkait pengentasan kemiskinan.
BPS juga mengharapkan dukungan penuh (support) dari Pemerintah Daerah karena dalam waktu dekat akan melaksanakan Sensus Ekonomi.
Akurasi data dari sensus tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi kompas utama agar program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Madiun berjalan maksimal dan efektif.(as/BN24)
