BERKAH News24 - Paska resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, langsung tancap gas menetapkan arah kebijakan birokrasi.
Sigit Budiarto menegaskan bahwa fokus utamanya sebagai koordinator Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah mengonsolidasikan seluruh fungsi birokrasi demi mencapai visi Madiun Bersahaja, (Bersih, Sehat dan Sejahtera).
Salah satu langkah konkret yang sedang dikaji adalah penggabungan (merger) beberapa dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bersinggungan.
"Kami ingin merampingkan organisasi sebagai semangat efisiensi. Salah satu jargonnya adalah 'miskin struktur, kaya fungsi'. Pemerintah harus lebih efektif, efisien, dan tepercaya demi meningkatkan sektor pelayanan publik," ujar Sigit usai dilantik, Rabu (29/4/2026).
Selain perampingan, ia juga mendorong setiap OPD untuk melahirkan terobosan baru. Di tengah tekanan fiskal, inovasi dianggap sebagai kunci agar target kesejahteraan masyarakat tetap tercapai meski anggaran terbatas.
Memasuki bulan akhir April 2026, pembangunan fisik di Kabupaten Madiun terpantau masih melambat.
Sigit menjelaskan bahwa hal ini merupakan dampak domino dari situasi geopolitik global, khususnya konflik di Selat Hormuz yang memicu lonjakan harga barang secara drastis.
Beberapa poin krusial terkait hambatan ini diantaranya gagal lelang. Dijelaskan, Kepala Dinas PU melaporkan bahwa lelang proyek telah dibuka beberapa kali, namun tidak ada rekanan yang menawar karena harga aspal dan beton sudah jauh melampaui standar awal.
Selain itu harga komponen barang dan jasa terkoreksi sangat tajam, sehingga skema anggaran lama tidak lagi relevan dengan kondisi pasar saat ini.
Menyikapi macetnya proyek pembangunan tersebut, Pemkab Madiun tidak tinggal diam. Sigit menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kami akan berkonsultasi dengan BPK mengenai cara menyikapi hal ini. Jika memang disarankan ada penyesuaian SHS (Standar Harga Satuan), akan kita sesuaikan. Namun, tentu itu butuh waktu dan proses agar tetap akuntabel," pungkasnya.
Selain urusan infrastruktur, evaluasi kekosongan jabatan di sejumlah OPD juga menjadi prioritas, termasuk peningkatan tipe BPBD yang akan dibahas bersama.(red/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
