BERKAH News24 - Dinas Sosial Kabupaten Madiun menyelenggarakan Dialog Penguatan Kapasitas dan Sinergitas Pilar-pilar Sosial bersama Bupati dan Wakil Bupati Madiun di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Selasa (3/6/2025).
Selain sebagai langkah strategis dalam menyelaraskan visi dan misi kepemimpinan Kabupaten Madiun periode 2025–2030. Kegiatan ini juga untuk mewujudkan validitas data dan kesejahteraan sosial guna mendukung harmonisasi sosial yang adil dan makmur.
Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Hendro Suwondo, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan arah kebijakan sosial pemerintah daerah dengan peran aktif seluruh pilar sosial. Dialog ini juga menjadi bagian dari implementasi visi Bupati dan Wakil Bupati Madiun, yaitu mewujudkan masyarakat yang bersahaja yaitu bersih, sehat, dan sejahtera. Serta mendukung misi keenam, yakni membangun harmonisasi sosial yang adil dan makmur.
“Kami ingin menyatukan gerak langkah antara pemerintah daerah dan pilar-pilar sosial agar tercipta harmonisasi sosial yang kuat dan berdampak nyata di tengah masyarakat,” ujar Hendro.
Acara yang berlangsung hari ini diikuti oleh 272 peserta dari berbagai elemen pilar sosial. Mereka terdiri dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 82 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 15 orang, Relawan Kebencanaan (Tagana dan Pelopor Perdamaian) sebanyak 67 orang, Fasilitator Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebanyak 52 orang, Pendamping Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial sebanyak 6 orang, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 40 orang, Forum Karang Taruna Kabupaten Madiun sebanyak 10 orang.
Sementara itu, Bupati Madiun, Hari Wuryanto menegaskan komitmennya dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran di wilayahnya. Ia menyoroti pentingnya validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) sebagai dasar dalam penanganan masalah sosial. Menurutnya, selama ini banyak kegiatan dilakukan secara rutinitas saja tanpa adanya target. Ke depan, program pengentasan kemiskinan akan dibuat lebih terukur dan ditargetkan angka kemiskinan bisa turun.
Pemerintah Kabupaten Madiun telah menjalankan berbagai langkah, termasuk mendukung masyarakat miskin yang masih memiliki potensi untuk bangkit. Misalnya, bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19 atau terkena PHK akan dibantu, terutama dalam hal permodalan usaha.
"Permasalahan data sebelumnya terjadi karena adanya perbedaan antara data dari BPS, provinsi, dan kementerian. Namun kini, dengan diberlakukannya DT-SEN dan integrasi dengan data Dukcapil dalam program Senopati, data sosial-ekonomi bisa diakses secara lebih akurat dan terstandar," jelas Hari Wuryanto.
Menurutnya, berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Sekolah Rakyat, serta pelatihan peningkatan kapasitas juga telah digulirkan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.
Bupati berharap, ke depan program seperti PKH bisa lebih efisien dan tepat sasaran, termasuk memperpendek durasi bantuan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, durasi bantuan PKH pun dapat disesuaikan. Misalnya, jika penerima manfaat telah mencapai kemajuan signifikan dan tidak lagi memenuhi kriteria kerentanan, bantuan dapat disudahi lebih awal.
"Sehingga kedepan untuk penerima PKH ini tidak ada yang sampai 18 tahun dapat terus, karena Kemensos sudah menetapkan bahwa masa penerimaan bantuan PKH dan BPNT dibatasi maksimal 5 tahun," pungkasnya. (jatimpos).
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
