BERKAH News24 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun kembali membuktikan komitmen tingginya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan. Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Madiun sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Madiun Hari Wuryanto di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, pada Jumat (29/5/2026).
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian ini. Menurutnya, torehan prestasi tersebut merupakan buah dari komitmen kuat dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
"Alhamdulillah secara administrasi kami telah melaksanakan tugas dengan baik. Ini menjadi parameter bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Madiun berjalan baik dan ujungnya adalah memberikan layanan terbaik kepada masyarakat," ujar Hari Wuryanto usai menerima penghargaan.
Bupati yang akrab disapa Hari Wur ini menegaskan bahwa opini WTP bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan sebuah motivasi berkelanjutan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ia mengakui, mempertahankan predikat WTP selama 13 tahun berturut-turut memiliki tantangan yang jauh lebih berat ketimbang meraihnya untuk pertama kali.
"Karena itu kami harus terus berkomitmen menindaklanjuti setiap saran maupun temuan dari BPK. Alhamdulillah hasilnya WTP kembali," tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa status WTP ini menjadi bukti sahih bahwa anggaran daerah dikelola secara transparan dan akuntabel. "Ini bukan penilaian dari diri sendiri, tetapi hasil audit dari BPK yang independensinya sangat terjaga," kata Bupati.
Meski meraih predikat tertinggi, Hari Wur mengungkapkan bahwa masih ada beberapa catatan dan rekomendasi dari BPK yang harus segera diselesaikan oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian adalah upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pihak Pemkab Madiun kini berpacu dengan waktu untuk merespons catatan tersebut sesuai batas waktu yang ditentukan regulasi.
"Kami diberi waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar ke depan lebih baik lagi, termasuk bagaimana potensi PAD bisa terus ditingkatkan. Kalau ada yang perlu diperbaiki tentu akan kami perbaiki. Harapannya ke depan tidak mengulangi hal yang sama," jelasnya.
Menutup keterangannya, Hari Wur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Madiun yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN Pemkab Madiun. Prestasi ini harus terus dijaga dengan komitmen dan kerja maksimal," ucapnya.
Ia berharap, kepercayaan publik yang meningkat seiring dengan raihan WTP ini mampu menjadi stimulus positif bagi pembangunan daerah. "Mudah-mudahan dengan predikat ini kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memberikan pelayanan yang semakin baik," pungkas Hari Wur.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
