BERKAH News24 - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, mengingatkan agar kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN Pemprov Jatim tidak berhenti sebagai langkah simbolis tanpa ukuran keberhasilan yang jelas. Ia menekankan pentingnya parameter evaluasi yang terukur dalam implementasi kebijakan tersebut.
“Kebijakan ini tidak boleh bersifat simbolik semata tanpa ukuran keberhasilan yang jelas,” ujar Sri Wahyuni.
Legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim memastikan bahwa penghematan energi yang ditargetkan benar-benar signifikan dan terdokumentasi secara transparan.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap penurunan konsumsi energi, bukan sekadar perubahan pola kerja.
“Penghematan energi harus terukur, bukan hanya pergeseran pola kerja. Selain itu, kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur digital dalam mendukung skema kerja jarak jauh. Tanpa dukungan sistem yang memadai dan budaya kerja berbasis kinerja, kebijakan WFH dinilai berpotensi menimbulkan inefisiensi baru dalam birokrasi.
Sri Wahyuni menambahkan, DPRD Jatim akan melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Ia mendorong adanya evaluasi berkala serta keterbukaan data untuk memastikan efektivitas kebijakan dalam menjawab tantangan krisis energi global.
“Kami juga meminta adanya mekanisme evaluasi berkala, transparansi data penghematan energi, serta kesiapan infrastruktur digital yang memadai. Tanpa itu semua, kebijakan ini berpotensi menimbulkan inefisiensi baru," tandasnya.
"DPRD Jawa Timur akan mengawal secara serius agar kebijakan ini tepat sasaran, efektif, dan benar-benar menjawab tantangan krisis energi, bukan sekadar respons jangka pendek,” sambungnya.
Di sisi lain, kebijakan WFH setiap hari Rabu yang diterapkan Pemprov Jatim didasarkan pada kajian internal terkait mobilitas ASN. Rata-rata ASN disebut menempuh jarak sekitar 28 kilometer per hari, sehingga pengurangan mobilitas diharapkan mampu menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga ratusan ribu liter per pekan.
Hari Rabu dipilih sebagai waktu pelaksanaan untuk menghindari potensi long weekend. Namun, Sri Wahyuni menegaskan bahwa alasan tersebut tidak boleh menggeser fokus utama kebijakan, yakni efisiensi energi yang terukur.
Namun, Ia tetap menyampaikan apresiasi atas langkah adaptif Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam merespons isu krisis energi global.
“Ini adalah langkah adaptif yang menunjukkan kepekaan pemerintah daerah terhadap isu strategis global,” pungkasnya.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
