BERKAH News24 - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmen Jawa Timur yang siap menjadi provinsi terdepan dalam memperkuat akses layanan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan sekaligus Pembukaan Pelatihan Peacemaker dan Paralegal Jawa Timur di Graha UNESA, Surabaya. Acara ini turut dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, jajaran kementerian, serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria.
“Jawa Timur siap menjadi lini terdepan dalam menyukseskan program strategis nasional, termasuk melalui percepatan pelatihan peacemaker dan paralegal serta optimalisasi Pos Bantuan Hukum di seluruh desa dan kelurahan," ujar Khofifah dalam sambutannya.
Khofifah menegaksan bahwa Jawa Timur siap mendukung penuh agenda strategis Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Sekolah Rakyat (SR) yang jumlahnya disebut paling banyak di Indonesia.
Peacemaker dan Paralegal
Menurutnya, keberadaan peacemaker dan paralegal merupakan kebutuhan fundamental dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat. Baginya, kedua hal tersebut menjadi fondasi penting untuk memitigasi potensi konflik antarstatus sosial, ekonomi, maupun budaya di tingkat paling bawah.
“Peacemaker ini adalah kebutuhan dasar, dan Posbankum juga membutuhkan paralegal. Maka percepatan pelatihan keduanya menjadi sangat penting bagi penguatan layanan hukum di desa,” kata Khofifah.
Dia menegaskan, Pemprov Jatim sebelumnya telah melakukan pelatihan paralegal empat tahun lalu, namun dinamika desa membuat kebutuhan pelatihan baru semakin mendesak.
"Banyak kepala desa dan perangkat yang telah berganti, sementara Posbankum baru tuntas 100 persen pada tahun ini. Karena itu, percepatan pelatihan menjadi keharusan agar setiap Posbankum dapat berfungsi optimal," tegas Khofifah.
Informasi mengenai pelatihan peacemaker dan paralegal, dijelaskan Khofifiah, sebelumnya telah disampaikan kepada para kepala desa melalui empat angkatan pelatihan tata kelola desa yang baru diselesaikan Pemprov Jatim.
Dengan diresmikannya Posbankum dan dibukanya pelatihan peacemaker maupun paralegal ini, Khofifah juga menuturkan rasa terima kasihnya kepada berbagai pihak, terutama Kanwil Kemenkum Jatim dan Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur (INI Jatim).
"Kakanwil Kemenkum Jatim dan INI Jatim merupakan dua pilar percepatan penyelesaian Posbankum dan program Koperasi Merah Putih di seluruh 8.494 desa/kelurahan," tutur Khofifah.
Baginya, hadirnya Posbankum merupakan bagian penting dari upaya memastikan masyarakat di lini terbawah mendapatkan layanan hukum yang adil dan berkualitas.
“Jika para kepala desa dan perangkatnya memahami serta mampu memberikan solusi di Posbankum, maka proses menjaga NKRI ini benar-benar kita bangun dari berbagai lini,” pungkasnya.
Khofifah juga berharap setelah penguatan Posbankum, peacemaker, dan paralegal ini ke depan semoga dapat memberikan manfaat besar bagi seluruh masyarakat Jawa Timur serta menjadi model nasional dalam pemerataan akses keadilan.(vin/s/p)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
