BERKAH News24 - Untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara lembaga/instansi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta mendeteksi adanya potensi – potensi sosial yang dapat menganggu stabilitas keamanan di Jawa Timur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur menggelar Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, mulai 11 – 12 Desember 2025 di Hotel Luminor Sidoarjo, yang dibuka oleh Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto.
Eddy menyampaikan bahwa di era digital dituntut untuk lebih responsif terhadap berbagai dinamika dilapangan seperti potensi radikalisasi, penyebaran hoaks, eskalasi konflik dan gangguan keamanan yang tidak lagi muncul secara konvensional, namun melalui media sosial, platform komunikasi tertutup dan jaringan digital yang semakin kompleks.
Oleh sebab itu, menurut Eddy, rakor ini sangat relevan dan strategis untuk menyatukan informasi lintas instansi, memperkuat koordinasi antara Pemda dan aparat intelejen, mengurangi resiko konflik sebelum terjadi, serta menciptakan mekanisme early warning system yang efektif dan memantapkan kapasitas lapangan juga untuk mendorong sinkronisasi laporan dan informasi provinsi dengan kab/kota.
Eddy juga menyampaikan melalui rakor ini ada beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain kerawanan jelang penetapan UMP dan UMK Tahun 2026, permasalahan makam Serambi Winongo di Pasuruan yang memerlukan pendekatan sosial dan komunikasi, kemudian dinamika Pilkades di Kabupaten Sampang Tahun 2026 yang perlu diantisipasi agar tetap aman dan damai, serta upaya menjaga stabilitas daerah jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang memerlukan koordinasi antar isntansi secara ketat.
“Saya berharap melalui kegiatan ini kita bisa mempererat kerja sama koordinasi antar daerah dan instansi, dan apa yang kita lakukan hari ini merupakan fondasi penting bagi pencegahan dan penanganan konflik sosial di masa depan,”kata Eddy.
Narasumber Lelkol Inf. Hendra Sukmana, Waasintel Kasdam V/Brawijaya mengatakan, potensi konflik sosial di Jawa Timur masih tinggi, namun deteksi dini (Deni) konflik sosial di Jatim berjalan cukup efektif. Untuk mencegah adanya konflik sosial dilakukan beberapa langkah, yakni membangun sistem informasi peringatan dini terpadu, meningkatkan sinergitas intelejen antar instansi, mengoptimalkan koordinasi dan peran Forkopimda, mendorong peran aktif tokoh agama, tokoh pemuda dan ormas serta membuat mekanisme SOP respon cepat.
Sementara Kanit V Sudit III Dit Intelkam Polda Jatim, AKP Suwardi Djoko Nugroho menyampaikan dalam pencegahan konflik Polri melakukan beberapa strategi, yakni melakukan deteksi dini (early warning) dengan mengoptimalkan peran intelejen Bhabinkantibmas, melakukan pemetaan berkala dan pembaharuan indikator kerawanan, melakukan penguatan komunikasi dengan tokoh agama, adat masyarakat dan komunitas pemuda.
Kemudian melakukan tindakan preventif atau pencegahan dengan melakukan patroli biologis dan pendejatan persuasif diwilayah rawan, melakuakn pembinaan kelompok masyarakat, organisasi kepemudaan, dan komunitas rentan, serta menjalankan program pencegahan intoleransi dan literasi digital. Langkah selanjutnya adalah berkolaborasi dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi/Kabu/kota serta melakukan koordinasi dengan TNI, pemuda, Kemenag, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan lembaga sosial lainnya.
"Polda Jawa Timur berkomitmen menjaga stabilitas keamanan wilayah melalui pelaksanaan deteksi dini, pengamanan dan pelayanan serta upaya penanganan konflik sosial secara profesional, proporsional, dan terukur. Pemetaan kerawanan dan implementasi strategi penghentian konflik menjadi instrumen penting untuk memastikan terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif, responsif, dan berkelanjutan, "ujarnya (yan/hjr)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
