BERKAH News24 - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali menunjukkan komitmen dalam memperkuat reformasi birokrasi melalui digitalisasi pengadaan barang/jasa. Hal ini ditegaskan dalam gelaran E-Purchasing Award 2025 yang berlangsung di Ruang Hayam Wuruk, Setda Prov.Jatim, Rabu (19/11/2025), sebagai ajang apresiasi bagi perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku UMKM yang konsisten menggunakan pengadaan elektronik sepanjang 2024.
Kepala Biro PBJ Jatim, Arif Endro Utomo, dalam laporannya menyebut penghargaan tahun ini dimaksudkan untuk mempercepat penggunaan Katalog Elektronik Versi 6 sekaligus memastikan pemerataan partisipasi UMKM di seluruh daerah.
Menurut Arif, tahun ini terdapat delapan kategori penghargaan umum, dua untuk instansi, dan tiga kategori baru yang menyoroti konsistensi, inovasi, serta dampak pengadaan digital. Ia menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan terbukti mendorong efisiensi sekaligus membuka ruang lebih besar bagi UMKM lokal.
Sekda Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa transformasi digital kini menjadi fondasi utama peningkatan tata kelola pemerintahan. Ia menyinggung tingginya nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jatim yang turut ditopang oleh kematangan sistem pengadaan barang/jasa.
“Pengadaan elektronik bukan hanya soal efisiensi, tapi juga upaya mengurangi risiko hukum, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas,” ujar Adhy. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah konsolidasi pengadaan telah dilakukan bersama rumah sakit daerah dan beberapa provinsi lain untuk menekan harga dan menjamin ketersediaan barang.
Adhy juga menyoroti tantangan struktural terkait mekanisme APBD dan transfer pusat yang sering menyebabkan keterlambatan serapan anggaran. Meski begitu, ia tetap optimistis kinerja e-purchasing akan terus naik berkat komitmen penuh perangkat daerah dan dukungan teknologi.
Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP RI, Patria Susantosa, menambahkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak bisa bergantung pada regulasi semata. “Perubahan pola kerja dan komitmen pimpinan adalah kunci. Marketplace tetap menjadi mitra strategis pemerintah karena inovasinya cepat dan fleksibel,” ujarnya.
Patria menegaskan pentingnya akurasi data, penyederhanaan kurasi UMKM, konsolidasi pengadaan, serta otomatisasi dokumen. LKPP, katanya, menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu daerah paling progresif dalam mendukung digitalisasi pengadaan nasional.
Acara kemudian berlanjut dengan penganugerahan E-Purchasing Award 2025. Sejumlah instansi, daerah, dan pelaku UMKM memperoleh penghargaan dengan capaian menonjol, mulai dari transaksi e-katalog terbanyak, pemanfaatan Jatim Bejo tertinggi, hingga peningkatan nilai transaksi paling signifikan.
Menutup acara, Sekda Adhy Karyono menegaskan kembali posisi Jatim Bejo sebagai instrumen penting bagi pemerataan ekonomi daerah. “Kami ingin pengadaan barang/jasa di Jawa Timur semakin akuntabel, cepat, aman, dan memastikan belanja pemerintah kembali kepada UMKM secara adil dan transparan.”
Senada dengan itu, Patria Susantosa menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan marketplace menjadi kunci memperkuat ekosistem katalog elektronik nasional.
Keduanya sepakat bahwa digitalisasi pengadaan tidak hanya memperbaiki tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi daerah melalui keberpihakan kepada UMKM. Acara ditutup dengan foto bersama dan ramah-tamah sebagai penanda komitmen bersama memperkuat transformasi digital pengadaan di Jawa Timur
Para penerima penghargaan E-Purchasing Award 2025
Perangkat Daerah dengan Total Pesanan & Transaksi Terbanyak – Katalog Elektronik
1. RSUD Dr. Soetomo – 3.273 paket (Rp514,4 miliar)
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur – 3.111 paket (Rp336,7 miliar)
3. RSUD dr. Saiful Anwar – 2.842 paket (Rp480,2 juta)
Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Transaksi Terbanyak – Katalog Elektronik
1. Kota Surabaya – Rp1,72 triliun
2. Kabupaten Bojonegoro – Rp788,5 miliar
3. Kabupaten Sidoarjo – Rp755,6 miliar
Perangkat Daerah dengan Pemanfaatan Terbanyak – JATIM BEJO
1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur – 17.394 paket (Rp311,2 miliar)
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi – 2.287 paket (Rp49,6 miliar)
3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya – 2.245 paket (Rp6 miliar)
Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Transaksi Terbanyak – JATIM BEJO
1. Kota Kediri – Rp43,8 miliar
2. Kota Malang – Rp35,1 miliar
3. Kabupaten Pasuruan – Rp19,2 miliar
UMKK Badan Usaha dengan Purchase Order (PO) Terbanyak – JATIM BEJO
1. PT Kayangan Api Surabaya – 1.004 pesanan
2. PT Tirta Mandiri Solution – 773 pesanan
3. CV Bintang Baru Timur – 692 pesanan
UMKK Non-Badan Usaha dengan Omzet Tertinggi – JATIM BEJO
1. UD Raya Arta – Rp2,46 miliar
2. Cahaya Catering Kediri – Rp2,24 miliar
3. Malik Enam – Rp1,97 miliar
Peningkatan Nilai Transaksi Paling Signifikan – JATIM BEJO
• Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur – meningkat 3.571,93%
• Pemerintah Kabupaten Tulungagung – meningkat 112%
Komitmen Tertinggi Keselarasan SIRUP dan Realisasi E-Purchasing
1. Biro Umum Setda Provinsi Jawa Timur – 100%
2. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Timur – 100%
3. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur – 100%
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
