BERKAH News24 - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengawal serius usulan strategis alih status sejumlah ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, sebagai jalan keluar atas keterbatasan anggaran di daerah.
Salah satunya harapan masyarakat kawasan Mataraman, mulai Pacitan, Ponorogo hingga Trenggalekuntuk menikmati akses jalan yang lebih layak mulai menemukan celah terang.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Misery Effendy, menilai kehadiran Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi kunci dalam memecah kebuntuan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
“Kalau Pemprov tidak turun tangan, banyak persoalan di daerah yang tidak akan selesai. Kapasitas fiskal kabupaten sangat terbatas,” ujar Misery di konfirmasi, Rabu (8/4/2026).
Sorotan utama mengerucut pada jalur strategis penghubung antarwilayah, khususnya rute Ponorogo–Pacitan via Ngrayun serta Ponorogo–Trenggalek melalui jalur yang sama. Usulan teknis sebenarnya telah diajukan sejak 2023, namun baru tahun ini mulai dikawal lebih ketat agar masuk dalam skema penganggaran provinsi.
Komisi D, kata Misery, tidak ingin usulan tersebut berhenti di meja kajian. Mereka memastikan proses pengawalan berlanjut hingga pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, hingga nantinya bisa masuk dalam RAPBD 2027.
“Kami akan dorong terus sampai masuk pembahasan anggaran. Ini kebutuhan riil masyarakat,” tegas legislator dari Dapil Jatim IX Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi.
Di tengah dorongan tersebut, Misery terkait kinerja organisasi perangkat daerah, khususnya sektor Cipta Karya. Ia menilai keberanian dalam mengusulkan anggaran masih minim, padahal kebutuhan infrastruktur desa sangat mendesak.
Menurutnya, alokasi anggaran yang kini hanya berkisar Rp200–300 juta jauh dari cukup, apalagi jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan jembatan, talud, hingga akses jalan desa.
“Harus lebih berani. Selama ini terkesan kurang maksimal dalam mengajukan anggaran besar,” kritiknya.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi langkah Dinas PU Jatim yang telah menyalurkan bantuan 600 drum aspal yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat desa di Pacitan.
Misery juga mengingatkan, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi berkaitan langsung dengan laju ekonomi daerah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Pacitan yang tembus di atas 6 persen ditopang sektor pertanian pedesaan yang sangat bergantung pada akses jalan.
“Kalau akses jalannya tidak didukung, pertumbuhan ekonomi itu tidak akan maksimal,” tandasnya.
Di sisi lain, potensi hambatan pembebasan lahan justru dinilai bukan persoalan besar. Warga di sejumlah titik, seperti Arjosari hingga perbatasan Purwantoro, disebut sangat kooperatif, bahkan rela menghibahkan lahan hingga memindahkan makam demi kepentingan umum.
Sinyal positif ini, menurut Misery, harus segera ditangkap Pemprov Jatim sebagai momentum untuk mempercepat realisasi pembangunan jalan strategis di kawasan Mataraman. (pca/hjr)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
