BERKAH News24 - Pemerintah Kabupaten Madiun belum mengambil langkah spesifik dalam upaya penghematan energi, dalam menghadapi krisis energi global sebagai dampak konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengaku tidak ingin terburu buru menentukan kebijakan langkah penghematan energi tersebut, dan masih menunggu sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Hari ini akan dibicarakan di tingkat provinsi. Jadi kita menunggu dulu arah kebijakan provinsi seperti apa, biar ada sinkronisasi," ujar Bupati Madiun Hari Wuryanto, ditemui usai Halal Bihalal di Pendopo Ronggo Djumeno, Rabu (25/3/2026).
Lanjut Bupati, pemberlakuan sistem kerja Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Madiun, kemungkinan kecil untuk dilaksanakan.
"Sebenarnya itu (WFH) kita juga tidak perlu laksanakan. Karena memang dampaknya kecil sekali kalau disini (Madiun)," lanjutnya.
Ditanya soal pembatasan penggunaan kendaraan dinas, kata Bupati, hal itu tidak akan dilakukan mengingat penggunaan energi BBM untuk kendaraan dinas cukup irit.
"Ya nanti tetap kita sesuaikan dengan Provinsi bagaimana. Kalau pembatasan kendaraan dinas, kendaraan kita itu irit semua," pungkasnya.
Diketahui, eskalasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah, membawa dampak pada ketersediaan energi global. Sejumlah negara saat ini tengah berupaya membuat kebijakan dalam mengatasi terjadinya krisis energi tersebut.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
