BERKAH News24 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menegaskan bahwa arah pembangunan tahun 2026 difokuskan pada lima prioritas strategis yang menjadi landasan kerja seluruh perangkat daerah.
Hal tersebut disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang terkait penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Bupati Indah menekankan bahwa pembangunan daerah tidak boleh berhenti pada penyusunan angka anggaran, melainkan harus menghasilkan dampak nyata, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang menghadirkan manfaat nyata, merata, dan berpihak pada rakyat. Lima fokus ini menjadi landasan kita melangkah ke 2026 dengan tujuan yang jelas dan terukur,” ujarnya.
Adapun lima fokus prioritas pembangunan Lumajang tahun 2026 meliputi:
Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dengan orientasi pemerataan layanan serta peningkatan mutu pelayanan publik.
Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Penguatan akses jalan, jembatan, serta fasilitas publik untuk mendorong pemerataan pembangunan dari wilayah utara hingga selatan Lumajang.
Transformasi tata kelola pemerintahan digital.
Meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, serta memperluas layanan publik berbasis teknologi informasi.
Penguatan sektor ekonomi berbasis potensi lokal.
Mendorong sektor pertanian, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama ekonomi rakyat.
Sinergi dengan program prioritas nasional dan provinsi.
Menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional, terutama dalam ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta peningkatan investasi daerah.
Wakil Bupati Lumajang Yudha Adji Kusuma menambahkan bahwa arah fiskal tahun 2026 akan menitikberatkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, pemenuhan belanja wajib, serta dukungan terhadap seluruh program prioritas kepala daerah.
Bupati Indah menegaskan, kelima fokus tersebut bukan hanya dokumen kebijakan, melainkan kompas pembangunan yang harus diterjemahkan ke dalam langkah konkret oleh seluruh perangkat daerah.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat dan mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah dalam APBD memiliki makna bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak boleh elitis, tapi harus inklusif dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
