BERKAH News24 - UNICEF bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Diseminasi Publik Integrated Sub-National Financing Framework (ISFF) Jawa Timur 2025–2029. Acara berlangsung di Ruang Majapahit, Lantai 5, ASEEC Tower, Kampus Dharmawangsa-B Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.
Kegiatan ini membahas kerangka pembiayaan alternatif di tingkat daerah guna mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan fokus utama pada pemenuhan hak-hak anak. Diseminasi ini dihadiri berbagai pihak, termasuk perwakilan kementerian, lembaga internasional, akademisi, dan mitra pembangunan lintas sektor.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Dr. Tri Wahyu Liswati, M.Pd., menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan UNICEF dalam merancang kebijakan yang berpihak pada anak.
"ISFF adalah bentuk komitmen kami bersama UNICEF untuk menciptakan solusi peluang pembiayaan alternatif. Tentunya dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel dan berkelanjutan demi masa depan anak-anak di Jawa Timur," ujar Dr. Tri Wahyu dalam sambutannya.
Lebih dari sekadar forum diskusi, diseminasi ini diharapkan menjadi langkah awal menuju aksi kolektif dan konkret dalam mendorong investasi jangka panjang bagi kesejahteraan anak-anak. ISFF diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pembiayaan pembangunan daerah yang inklusif dan berorientasi pada generasi mendatang.
Chief of Social Policy UNICEF Indonesia, Yoshimi Nishino, memaparkan bahwa 1 dari 4 anak di Jawa Timur hidup dalam kemiskinan dan 47 persen mengalami stunting. Tantangan ini membutuhkan pendekatan pembiayaan inovatif. "Kami ingin mendorong kolaborasi lintas sektor agar pendanaan pembangunan tidak hanya terpaku pada APBD. Melainkan juga menggandeng sektor swasta, filantropi, hingga lembaga zakat," imbuhnya.
UNICEF menyoroti bahwa mencapai SDGs di Jawa Timur hingga 2030 diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp1.700 triliun. Dokumen ISFF sendiri telah mengidentifikasi 17 opsi pendanaan publik dan swasta senilai Rp200 triliun yang bisa dimobilisasi. Hal ini menjadi langkah awal penting untuk menghapus stunting, memperluas akses air bersih dan sanitasi, serta memperkuat hasil pembangunan manusia.(mad/hjr)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
