BERKAH News24 — Pemerintah Kabupaten Madiun memperkuat koordinasi dan mitigasi risiko di lingkungan pendidikan keagamaan melalui Sarasehan Forum Pesantren Tangguh Bencana Kabupaten Madiun 2026 yang digelar di Gedung Diklat BKPSDM Kabupaten Madiun, Senin (9/11/2026).
Forum ini menegaskan bahwa ancaman di pondok pesantren tidak hanya sebatas bencana alam, tetapi juga mencakup potensi kebakaran, wabah kesehatan, hingga isu sosial seperti perundungan (bullying).
Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan 65 dari 103 pondok pesantren di Kabupaten Madiun tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Madiun, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPBD.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor karena upaya membangun pesantren tangguh tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata.
"Bagaimanapun juga, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi. Dengan kolaborasi, insyaallah pemerintah akan lebih mudah hadir memberikan pendampingan dan penanganan," ujar Bupati Madiun.
Selain mitigasi bencana fisik dan kesehatan, Bupati memberikan perhatian khusus pada upaya pencegahan perundungan di lingkungan pesantren. Pemkab Madiun mengantisipasi potensi persoalan sosial tersebut dengan membuka ruang pendampingan dari tim ahli.
"Sejauh ini, di Kabupaten Madiun belum ada kejadian seperti itu yang kami ketahui. Namun, kita tetap harus waspada dan melakukan langkah pencegahan agar jangan sampai terjadi," tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkab Madiun menyiagakan dukungan anggaran untuk menunjang program kesiapsiagaan dan kesejahteraan santri, termasuk fasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala di lingkungan pesantren.
Sementara itu, Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi memaparkan kerangka kerja kesiapsiagaan bencana yang terbagi dalam dua langkah mitigasi utama untuk meminimalkan risiko di area tempat tinggal santri.
Inspeksi berkala terhadap kelaikan bangunan, instalasi listrik dan gas, penataan tata ruang permukiman, penyediaan jalur evakuasi yang memadai, serta pemasangan rambu tanggap darurat.
Dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan, pelatihan kesiapsiagaan, penyediaan logistik obat-obatan P3K, serta penguatan edukasi manajemen risiko bagi pengelola dan santri.
Wabup Purnomo Hadi menambahkan bahwa dalam kondisi darurat, pesantren harus memastikan kejelasan saluran komunikasi resmi, keterbukaan jalur evakuasi menuju titik kumpul aman, serta kesiapan pendampingan bagi kelompok rentan.
"Semua itu merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana. Perlu kolaborasi antara pesantren, Pemkab Madiun, Kemenag, dan seluruh jajaran terkait demi mewujudkan daerah yang bersih, sehat, sejahtera, serta Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur," tandasnya.
Melalui forum ini, seluruh elemen diarahkan untuk tidak sekadar menjalankan agenda seremonial, melainkan mempraktikkan SOP kebencanaan secara berkelanjutan demi menjamin keamanan dan keselamatan warga pondok pesantren di seluruh wilayah Kabupaten Madiun.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
