BERKAH News24 — Menjelang penghujung tahun, Bupati Madiun Hari Wuryanto resmi melakukan mutasi, rotasi, serta pengisian sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Total ada puluhan pejabat yang dilantik, yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, hingga pejabat pengawas, guna memperkuat kinerja birokrasi menuju visi Kabupaten Madiun yang bersih, sehat, dan sejahtera.
Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Dalam sambutannya, Bupati Hari Wuryanto menegaskan bahwa rotasi dan mutasi ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta menjunjung tinggi etika birokrasi. Khusus untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, mutasi ini dilakukan menindaklanjuti hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2019.
"Tujuan utama mutasi adalah untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun guna mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Saudara harus dapat memaksimalkan potensi dan kompetensi untuk memberikan outcome yang menjadikan Kabupaten Madiun lebih baik," ujar Bupati Hari Wuryanto.
Bupati yang akrab disapa Mas Hari tersebut juga mengingatkan para pejabat baru agar senantiasa memegang teguh core value ASN, yakni BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan inovasi demi pelayanan publik yang prima dan membangun citra positif (employer branding) "Bangga Melayani Bangsa".
Sebagai panduan kepemimpinan, Bupati mengangkat kembali kearifan lokal dari ajaran Ki Hajar Dewantara, yakni:
Ing Ngarsa Sung Tuladha: Di depan harus bisa menjadi
teladan bagi anak buah.
Ing Madya Mangun Karsa: Di tengah bisa bekerja sama,
buyub rukun, dan harmonis untuk mensukseskan program pemerintah.
Tut Wuri Handayani: Di belakang bisa mendorong dan
memotivasi agar program serta kinerja bisa menjadi lebih baik, bukan justru
menjatuhkan.
Bupati menekankan bahwa kejujuran adalah modal utama dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, yang akan mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan dalam bekerja.
Bupati Hari Wuryanto menjelaskan bahwa pelantikan ini dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan kosong yang persetujuannya baru turun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Terkait beberapa posisi yang masih belum terisi dan rencana penataan organisasi perangkat daerah (OPD) seperti peningkatan status Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari eselon III menjadi eselon II serta penggabungan, Pemkab Madiun akan segera mengajukan persetujuan lanjutan ke pusat dan berkoordinasi dengan DPRD.
"Kita bangun lagi kantor baru yang lebih representatif. Mengingat secara geografis dan geologis Kabupaten Madiun memiliki risiko tinggi terhadap bencana seperti longsor dan banjir, kita ingin antisipasi sejak dini untuk meminimalisir dampaknya bagi warga," ungkap Bupati.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten
Madiun, Sigit Budiarto, menambahkan bahwa seleksi terbuka (open bidding) untuk
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama—termasuk untuk Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat—direncanakan akan mulai dibuka pada minggu ketiga bulan November ini,
dengan tetap mematuhi regulasi dan rekomendasi dari BKN serta Kementerian Dalam
Negeri.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
