BERKAH News24 - Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Bojonegoro harus menjadi strategi pembangunan yang terintegrasi dalam setiap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan. Ini menjadi bagian dari setiap kebijakan dan penggunaan APBD harus mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan perempuan dan laki-laki secara proporsional.
Penegasan ini disampaikan Asisten Administrasi Umum (Asda 3) Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Machmuddin saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis PPRG bagi anggota focal point gender pada perangkat daerah di ruang partnership room lt.4 gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (29/09/2026).
“PUG bukan sekadar program pada instansi tertentu, tetapi merupakan strategi pembangunan yang harus diterapkan secara terintegrasi dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah,” ujarnya.
Menurut Machmuddin, PUG memastikan seluruh proses pembangunan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata.
Ia juga menekankan pelaksanaan PUG bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB). Seluruh perangkat daerah memiliki peran dalam memastikan perspektif gender masuk dalam program dan kegiatan masing-masing.
“Setiap rupiah APBD yang dibelanjakan harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam penerapan PUG adalah penggunaan data terpilah sebagai dasar penyusunan kebijakan. Data tersebut diperlukan agar pemerintah mampu melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.
“Data harus sesuai dengan kondisi nyata di lapangan agar analisis, perencanaan, dan penganggaran yang dilakukan tepat sasaran,” jelas Machmuddin.
Sementara itu, Sekretaris Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro, Mujianto, menambahkan bahwa PUG merupakan strategi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan maupun laki-laki ke dalam seluruh tahapan pembangunan.
Salah satu instrumen pentingnya adalah Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Instrumen tersebut memastikan perencanaan dan penganggaran mempertimbangkan perbedaan pengalaman, akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki.
“PPRG diperlukan untuk memastikan perencanaan dan penganggaran daerah mempertimbangkan adanya perbedaan pengalaman, akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki,” terang Mujianto.
Penerapan PPRG masih memerlukan penguatan kapasitas perangkat daerah, terutama dalam melakukan analisis gender, mengidentifikasi isu gender, menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), serta mengintegrasikan hasil analisis tersebut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).[fif/nn]
.jpeg)
.jpeg)
