BERKAH News24 - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menerima kunjungan kerja Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangka pertemuan koordinasi terkait situasi mudik Lebaran Tahun 2026 di Provinsi Jawa Timur.
Pertemuan yang digelar di Surabaya, Senin (16/3/2026) itu, membahas kesiapan berbagai fasilitas publik serta kondisi infrastruktur untuk memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat selama masa arus mudik dan balik Lebaran.
Rombongan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM dipimpin langsung oleh Direktur Pelayanan HAM Osbin Samosir.
Turut hadir dalam rombongan antara lain Tenaga Ahli Bidang Rekonsiliasi Wempy Wale, Kepala Subdirektorat Pembelaan HAM Fransisca Mirna Widyaningtyas, Analis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM Muhammad Rizal Khoiri, serta Analis Hukum Ahli Pertama Deffina Miranti Citradewi.
Selain itu, pertemuan juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur Toar R. E. Mangaribi bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang turut mendampingi jalannya koordinasi.
Sebelum melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tim Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM terlebih dahulu melakukan pemantauan langsung terhadap kesiapan sejumlah fasilitas publik yang diperkirakan akan menjadi titik mobilitas masyarakat selama masa mudik Lebaran.
Beberapa lokasi yang dipantau di antaranya Bandara Internasional Juanda Surabaya di Kabupaten Sidoarjo, Pasar Blauran, serta pusat perbelanjaan BG Junction di kawasan Blauran, Surabaya. Pemantauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan sarana dan prasarana pelayanan publik yang akan digunakan masyarakat menjelang arus mudik Lebaran 2026.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyampaikan, secara umum kondisi infrastruktur jalan di Jawa Timur, baik jalan nasional maupun jalan provinsi, berada dalam kondisi baik dan sangat layak dilalui oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan instansi terkait, untuk memastikan kelancaran arus mudik serta menghadirkan pelayanan publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
“Secara umum kondisi jalan nasional maupun jalan provinsi di Jawa Timur sangat layak dilalui oleh para pemudik. Pemerintah juga memastikan berbagai fasilitas pendukung perjalanan, termasuk rest area, disiapkan senyaman mungkin agar hak-hak para pemudik tetap terpenuhi,” ujar Emil.
Ia menambahkan, berbagai fasilitas pendukung perjalanan seperti tempat istirahat, sarana transportasi, hingga fasilitas umum lainnya terus diperhatikan agar mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan jauh menuju kampung halaman.
Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta memastikan bahwa seluruh layanan publik selama masa mudik Lebaran benar-benar memenuhi prinsip pelayanan yang baik dan menghormati hak asasi masyarakat.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan rasa aman, nyaman, dan lancar selama periode Lebaran 2026 di Jawa Timur. (jal/s)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
