BERKAH News24 - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mematangkan rencana besar pembangunan infrastruktur Jalan Lingkar Selatan (JLS) guna mengurai kemacetan dan pemerataan ekonomi.
Langkah ini dilakukan dengan pemaparan Hasil Studi Kelayakan Pembangunan JLS yang terintegrasi dengan Flyover oleh Tim Pusat Kajian LKFT Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) di Ruang Angling Dharma, Rabu (18/2/2026) .
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono yang hadir dalam kegiatan tersebut menekankan agar pembangunan ini mengedepankan prinsip pemecahan masalah sekaligus efisiensi anggaran tanpa mengurangi nilai fungsi dan ekonomi masyarakat ke depan.
"Kita dorong konsep yang efisien dan minimalis namun tetap visioner. Salah satunya dengan mempertimbangkan struktur atau layout jalur yang lebih detail serta untuk efisiensi lahan dan struktur," tegas Bupati.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BM PR) Kabupaten Bojonegoro Chusaifi Ifan menjelaskan, setelah tahap studi kelayakan rampung di 2025, proyek ini akan memasuki tahap lanjutan pada 2026.
"Tahun 2026 kita lanjutkan dengan penyusunan Detailed Engineering Design (DED) untuk JLS terintegrasi flyover dan jembatan. Selain itu, dokumen pengadaan tanah, penyusunan AMDAL dan ANDALALIN juga akan dilaksanakan secara paralel," ujar Ifan.
Rencana pembangunan JLS ini diposisikan di sebelah selatan rel kereta api. Mengingat akses masuk kota di sisi selatan melewati perlintasan kereta, maka JLS dirancang terintegrasi dengan flyover, juga utamanya sebagai lajur kendaraan bermuatan besar.
Prof. Ali Awaluddin beserta tim LKFT UGM memaparkan analisis teknis. Mulai dari studi kelayakan pembangunan, hingga saran pertimbangan dari aspek teknis, sosial, ekonomi dan lingkungan. Hasil pemodelan ini utamanya untuk mengurangi volume kendaraan di kawasan perkotaan agar lalu lintas lebih lancar.
Fokus utamanya termasuk mengurai kepadatan di titik simpang Bundaran Jetak dan simpang Proliman Kapas, yang selama ini menjadi pusat kemacetan akibat kendaraan berat dan kurangnya rest area.
Sementara itu, Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, menyatakan dukungannya terhadap proyek JLS ini karena urgensi dampak sosial dan kemacetan yang semakin tinggi. Namun, ia memberikan beberapa catatan penting:
1. Efektivitas Lahan: Mengingat pesan Presiden terkait perlindungan lahan produktif, DPRD meminta agar proses pembebasan lahan dikonsultasikan secara mendalam agar tidak mengganggu produktivitas pertanian.
2. Dampak Ekonomi Lokal: Pembangunan harus memberikan akses ekonomi bagi masyarakat sekitar jalur yang terdampak, bukan justru mematikan usaha warga.
3. Manajemen Arus: Penentuan titik pintu masuk dan keluar JLS harus dihitung secara akurat agar tidak menimbulkan titik kemacetan baru.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Ketua Komisi D DPRD, jajaran kepala OPD, serta lintas stakeholder terkait. Dengan dimulainya JLS ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro. [cs/nn]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
