BERKAH News24 - Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar High Level Meeting (HLM) pengendalian inflasi di Pendopo Lokatantra. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi.
Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Pak Yes menegaskan bahwa HLM menjadi forum strategis untuk menyelaraskan data dan kebijakan lintas sektor dalam upaya menstabilkan inflasi daerah.
“Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama. HLM menjadi langkah awal untuk menyatukan arah dan integrasi data dari berbagai pihak,” ujar Pak Yes, dalam siaran persnya.
Ia menjelaskan, pengendalian inflasi memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap faktor-faktor penyebab seperti produksi, pasokan, distribusi, biaya transportasi, dan harga pasar. Oleh karena itu, sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat penting.
Berdasarkan data Oktober 2025, inflasi year-on-year (yoy) Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 2,69 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 109,23. Sementara itu, Kabupaten Lamongan mencatat inflasi sebesar 0,43 persen (month-to-month) dan 2,83 persen (yoy), dengan komoditas penyumbang utama seperti cabai rawit, cabai merah, dan minyak goreng.
“Angka inflasi masih terkendali, namun menjelang Nataru kita harus waspada terhadap potensi lonjakan harga,” imbuhnya.
Untuk menekan inflasi, Pemkab Lamongan mengusung sejumlah strategi, antara lain close Loop Economy melalui kolaborasi Koperasi Merah Putih dan WASILA untuk efisiensi rantai pasok dan stabilisasi harga, gerakan “Lamongan Menanam Pangan” dengan tanam serentak cabai, bawang, dan hortikultura untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, optimalisasi Cadangan Pangan Daerah melalui sinergi Bulog, DKPP, dan Disperindag, pemanfaatan Early Warning System dari BPS dan BI untuk deteksi dini gejolak harga, serta kerja sama antar daerah (Gerbangkertosusila) guna memperluas pasokan dan mengurangi disparitas harga.
Selain itu, Pemkab juga mengintegrasikan sistem informasi SIGAP dengan Dashboard TPID untuk pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data. Forum komunikasi publik TPID juga digerakkan untuk mempublikasikan harga dan stok secara terbuka, mencegah spekulasi dan panic buying.
Revitalisasi pasar tradisional turut menjadi perhatian, dengan fokus pada kenyamanan, ketertiban, serta dorongan terhadap transaksi digital dan pengawasan harga. Kolaborasi antara BPS dan TPID juga diarahkan untuk membangun indikator mikro daerah sebagai dasar kebijakan berbasis bukti (evidence-based).
“Seluruh OPD dan TPID bersinergi dalam strategi pengendalian inflasi, termasuk menjalin koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat,” tegas Pak Yes.
Pemkab Lamongan juga menerapkan prinsip 4K: ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif sebagai pilar pengendalian inflasi.
Sementara itu, Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja, memastikan bahwa stok beras di Lamongan dalam kondisi aman. Produksi padi yang melimpah menghasilkan 522.524 ton beras, jauh melebihi kebutuhan masyarakat Lamongan yang hanya sekitar 130 ribu ton.(red)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
