BERKAH News24 - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Capacity Building bertajuk “Optimalisasi Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme” pada Senin (4/8/2025) di Surabaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BI Jatim sebagai anggota Komite Koordinasi Nasional untuk memperkuat sinergi lintas lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Acara diikuti oleh pelaku usaha Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyelenggara Jasa Pembayaran Lingkup Terbatas (PJP-LR) dari seluruh wilayah kerja Jawa Timur. Mereka merupakan ujung tombak dalam mendeteksi aktivitas transaksi keuangan yang mencurigakan, serta berpotensi menjadi sarana tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Dalam sambutannya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ridzky Prihadi Tjahyanto, menegaskan pentingnya peran KUPVA BB dan PJP-LR sebagai garda depan pengawasan.
“KUPVA BB dan PJP-LR memiliki peran penting sebagai garda depan dalam mendeteksi dan mencegah potensi tindak pidana pencucian uang. Lewat kegiatan ini, kami ingin memperkuat kesadaran bersama bahwa integritas layanan keuangan dimulai dari kepatuhan di level paling operasional,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kapasitas dan pemahaman terhadap strategi nasional harus terus dilakukan, terutama dalam merespons dinamika risiko keuangan yang semakin kompleks di era digital saat ini.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, turut menyampaikan urgensi penguatan keamanan digital dalam sistem keuangan.
“Di era digital saat ini, keamanan informasi bukan lagi sekadar kebutuhan teknis, melainkan bagian dari ketahanan nasional. Melindungi data pribadi, mengenali potensi ancaman siber, dan memperkuat literasi digital adalah kunci utama menjaga ruang digital kita tetap sehat, aman, dan produktif,” tegasnya.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi, tetapi juga forum dialog interaktif antara regulator dan pelaku industri untuk menyelaraskan persepsi dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan keterlibatan aktif para penyelenggara jasa keuangan, diharapkan implementasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT di Jawa Timur akan semakin optimal dan berdampak nyata dalam menjaga integritas sistem keuangan Indonesia. (jal/hjr)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
