BERKAH News24 — Pemerintah Kabupaten Madiun mengambil langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial (bansos). Sebanyak 50.934 rumah keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh wilayah Kabupaten Madiun akan dipasangi stiker identitas kepesertaan.
Program yang dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026 dengan alokasi sebesar Rp395 juta ini resmi dimulai di Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Senin (9/11/2026).
Peluncuran ditandai penyerahan stiker secara simbolis oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto kepada Camat Kebonsari, untuk kemudian didistribusikan ke tingkat desa dengan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Seluruh proses ini juga mendapat pengawalan langsung dari Tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026.
Bupati Madiun Hari Wuryanto, yang akrab disapa Mas Hari Wur, menjelaskan bahwa pencantuman identitas berbasis by name by address pada setiap rumah penerima sangat esensial untuk mengikis prasangka keliru di tengah masyarakat.
“Selama ini tidak jarang muncul anggapan keliru di tengah masyarakat mengenai penerima bansos. Seseorang yang terlihat mengambil bantuan, misalnya, belum tentu merupakan penerima yang namanya tercatat dalam data pemerintah. Karena itu, identitas penerima perlu diperjelas agar masyarakat bisa melihat langsung siapa saja yang berhak,” ujar Hari usai memasang stiker secara simbolis di salah satu rumah warga.
Selain aspek keterbukaan data, Bupati Madiun juga mendorong adanya kesadaran moral berupa mekanisme graduasi mandiri. Warga yang kondisi ekonominya telah berangsur baik dan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri diimbau untuk dengan sukarela keluar dari daftar penerima, sehingga alokasi bantuan dapat dialihkan kepada warga lain yang benar-benar membutuhkan.
Kendati demikian, pemerintah daerah tetap menjamin perlindungan sosial bagi warga yang mengalami pergeseran kerentanan ekonomi mendadak, meskipun sebelumnya berada pada kategori desil 5 atau 6.
Dalam arahannya kepada jajaran pemerintah desa, Bupati Madiun menegaskan agar proses pemasangan stiker dilakukan secara humanis, mengacu pada data valid, serta diawasi secara ketat guna menghindari penyalahgunaan kewenangan. Pemasangan stiker ini melengkapi upaya pemutakhiran data berkelanjutan demi memastikan jaring pengaman sosial di Kabupaten Madiun tersalurkan secara tepat sasaran, objektif, dan berkeadilan.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
