BERKAH News24 — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Pemkab Madiun menggelar Forum Group Discussion (FGD) Optimalisasi Potensi Pajak Daerah yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun di Caruban, Kamis (12/11/2026).
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menegaskan bahwa sektor pajak memegang peranan vital sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran daerah.
"Dengan keterbatasan fiskal, sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita hampir 41 persen berasal dari pajak. Karena itu, harus kita optimalkan. Kalau tidak, kemampuan PAD kita bisa berkurang, sementara kita ingin memberikan pelayanan terbaik, baik secara fisik maupun nonfisik. Semua itu membutuhkan anggaran," ujar Hari Wuryanto di sela-sela kegiatan.
Besarnya porsi pajak terhadap struktur PAD ini diharapkan menjadi pemicu bagi seluruh perangkat daerah untuk lebih agresif menggali potensi pendapatan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Melalui langkah strategis ini, Pemkab Madiun menargetkan kenaikan PAD pada tahun 2027 mendatang berkisar antara 6 hingga 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Bapenda Kabupaten Madiun, Yudi Hartono, menjelaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga dengan Kejari difokuskan pada dua aspek utama, yakni peningkatan kepatuhan wajib pajak serta pendampingan dan pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Menyambut sinergi tersebut, Kepala Kejari Kabupaten Madiun, Achmad Hariyanto Mayangkoro, menyoroti pentingnya akurasi basis data untuk mencegah risiko tidak tercapainya target penerimaan daerah. Selain gencar melakukan sosialisasi dan mempermudah akses pembayaran, pembaruan data menjadi syarat mutlak.
"Data yang lama harus diperbarui. Kalau tidak diperbarui, tingkat penerimaannya akan tetap seperti itu saja," tegas Achmad.
Terkait penanganan tunggakan pajak, Kejari Kabupaten Madiun menyatakan kesiapannya mengawal penyelesaian melalui jalur nonlitigasi atau di luar pengadilan, mulai dari tahapan pembinaan, pemanggilan, penerbitan surat peringatan, hingga penagihan aktif.
Meski demikian, Achmad mengingatkan bahwa Bapenda tetap menjadi sektor utama (leading sector) yang berwenang dalam pemungutan pajak. Ia menekankan agar jajaran petugas di lapangan selalu mengedepankan pendekatan yang humanis, edukatif, dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Kegiatan yang turut dihadiri jajaran camat dan tamu
undangan terkait ini ditutup dengan penandatanganan naskah PKS antara Pemkab
Madiun dan Kejari Kabupaten Madiun. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan
tata kelola pajak daerah yang semakin tertib, transparan, dan akuntabel demi
mewujudkan Kabupaten Madiun yang Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera).(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
