BERKAH News24 - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa penguatan konektivitas antar daerah menjadi salah satu strategi utama Jawa Timur dalam menjaga stabilitas harga pangan dan pengendalian inflasi nasional. Melalui kerja sama antarkabupaten dan kota, distribusi pangan diharapkan semakin kuat sehingga mampu menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tengah ketidakpastian global.

“Terima kasih bahwa peluncuran GPIPS ini bisa dilakukan di Jawa Timur. Jatim memiliki Etalase Pengendalian Inflasi baik di kabupaten maupun kota. Etalase ini menjadi bagian dari penguat kerja sama antar daerah untuk saling melakukan mitigasi pengendalian harga,” ujar Khofifah saat menghadiri peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Gudang Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya, Buduran, Sidoarjo, Rabu (13/5/2026).

Khofifah menjelaskan, selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus membangun konektivitas distribusi pangan antardaerah guna memastikan pasokan bahan pokok tetap terjaga di seluruh wilayah. Menurutnya, komunikasi dan kolaborasi antar pasar di tingkat kabupaten maupun kota menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga pangan masyarakat.

“Kami sangat sering mengkomunikasikan bahwa sebetulnya konektivitas di antara pasar ke pasar kabupaten dan kota, bagaimana kerja sama antar daerah itu betul kita masih melakukan,” jelasnya.

Peluncuran GPIPS Wilayah Jawa 2026 mengangkat tema “Sinergi Penguatan Produksi, Pascapanen, dan Distribusi untuk Stabilitas Pangan dan Kesejahteraan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global.” Kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Acara ini dihadiri sejumlah pejabat nasional dan daerah, di antaranya Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, serta jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sektor pangan.

Pemilihan lokasi kegiatan di Gudang Perum Bulog Surabaya di Buduran, Sidoarjo, disebut menjadi simbol kuat bahwa Jawa Timur saat ini tengah berada dalam kondisi surplus pangan dan terus berperan sebagai lumbung pangan nasional. Dalam kegiatan tersebut juga disalurkan berbagai bantuan dan program kepada masyarakat serta lembaga terkait sebagai bagian dari penguatan pengendalian inflasi dan kesejahteraan masyarakat.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan bahwa pengendalian inflasi pangan tidak hanya difokuskan pada stabilisasi harga jangka pendek, melainkan juga diarahkan untuk memperkuat sistem pangan nasional secara menyeluruh.

“Melalui GPIPS, pengendalian inflasi pangan tidak hanya difokuskan pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan produksi, pascapanen, dan distribusi pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan memberikan apresiasi terhadap konsistensi Jawa Timur dalam menjaga sektor pangan nasional. Menurutnya, Jawa Timur menjadi contoh daerah yang berhasil menjaga produksi pangan sekaligus stabilitas harga.

“Jawa Timur menunjukkan komitmen yang sangat kuat dan konsisten sebagai lumbung pangan nasional. Keberhasilan menjaga produksi pangan, distribusi, hingga stabilitas harga menjadi contoh baik dalam mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan nasional,” katanya.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi. Ia meminta pemerintah daerah memperkuat penganggaran sektor pangan dan meningkatkan kerja sama antardaerah guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

“Pengendalian inflasi membutuhkan sinkronisasi antara program nasional dengan kebutuhan daerah. Kami meminta pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi, penguatan anggaran pangan, serta kerja sama antardaerah guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat,” tegasnya.

Melalui GPIPS Wilayah Jawa 2026, pemerintah bersama Bank Indonesia berharap tercipta penguatan sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. Selain menjaga inflasi tetap terkendali, program ini juga diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi, distribusi yang lebih efisien, serta penguatan ketahanan pangan berkelanjutan di berbagai daerah. (jal/hjr)