BERKAH News24 - Kondisi aset daerah Kabupaten Madiun, menjadi sorotan utama Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun.
Hal ini muncul saat digelarnya rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun, dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Madiun, terhadap dua Raperda Non APBD tahun 2026, Senin (13/4/2026)
Diantara fraksi DPRD Kabupaten Madiun menekankan agar Pemkab Madiun lebih serius dalam pengelolaan aset daerah.
“Langkah apa untuk mengungkap aset yang terbengkalai,” ujar Kuwat Edi Santoso, juru bicara Fraksi Partai Demokrat.
Sementara itu Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Madiun, melalui juru bicaranya Slamet Hariyadi salah satunya menekankan penguatan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) harus berbasis kebutuhan nyata.
“Optimalisasi pemanfaatan aset harus didorong untuk penguatan ekonomi daerah,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan fraksi Nasdem, PKS, PKB, Golkar dan PDI-P.
“Inventarisasi aset yang belum bersertifikat. Peningkatan PAD melalui pemanfaatan aset, dan sistem menejemen aset berbasis digital,” ujar Edi Widanto, juru bicara fraksi Nasdem.
“Dengan adanya masukan ini kami akan berusaha agar kedepannya lebih baik lagi,” ucapnya.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
