BERKAH News24 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Madiun untuk mempelajari penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada sektor Alat Penerangan Jalan (APJ), Rabu (4/11/2026). Kunjungan ini bertujuan menggali strategi percepatan pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat IT, Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun, Caruban, tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Sigit Budiarto, Sekda Pesisir Selatan Zainal Arifin beserta rombongan, Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Madiun Kurnia Aminulloh, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, serta sejumlah undangan lainnya.
Sekda Pesisir Selatan Zainal Arifin menyampaikan bahwa kunjungan tersebut selain untuk mempererat silaturahmi, juga bertujuan mempelajari pengalaman Kabupaten Madiun dalam menerapkan KPBU APJ sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur jangka panjang.
“Kami ingin belajar bagaimana mengelola pembiayaan daerah dengan baik dan dari mana harus memulai penerapan skema ini, termasuk apakah diperlukan kajian dan pendampingan lebih lanjut,” ujarnya.
Zainal mengapresiasi Pemkab Madiun yang telah berbagi pengalaman dan berharap kunjungan tersebut dapat memberikan pengetahuan baru sekaligus membuka peluang kolaborasi antardaerah dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan masyarakat.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Madiun Sigit Budiarto menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu pertimbangan utama Pemkab Madiun dalam mengadopsi skema KPBU untuk pembangunan APJ.
Melalui skema KPBU dengan metode DBFOMT (Design, Build, Finance, Operate, Maintenance, Transfer), Kabupaten Madiun telah berhasil memasang sebanyak 7.459 titik APJ baru. Selain meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, keberadaan penerangan tersebut turut mendorong aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk tumbuhnya pusat-pusat usaha dan lapak UMKM pada malam hari.
Sigit menambahkan, keberhasilan penerapan KPBU APJ didukung kesiapan kelembagaan yang meliputi Simpul KPBU, Tim KPBU, dan Panitia Pengadaan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur, koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kantor Bersama KPBU, perencanaan matang, pembagian tugas yang jelas antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta pengendalian kualitas pekerjaan menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan proyek.
Ia berharap pengalaman Kabupaten Madiun dapat menjadi referensi bagi daerah lain, meskipun penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah.
“Awalnya kami juga belum bisa membayangkan bagaimana proyek ini akan berjalan. Namun, sekarang hasilnya sudah terlihat, jalan semakin terang dan aktivitas masyarakat semakin ramai. Pengalaman ini tentu bisa kami bagikan kepada daerah lain dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing,” terang Sigit.
Senada dengan itu, Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Madiun Kurnia Aminulloh menyampaikan bahwa keberhasilan KPBU APJ tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun badan usaha. Keterlibatan DPRD dalam setiap tahapan menjadi bagian penting untuk mendukung kelancaran pembahasan dan persetujuan anggaran proyek.
Melalui kunjungan kerja ini, Pemkab Pesisir Selatan diharapkan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai perencanaan hingga pelaksanaan KPBU APJ, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan pembangunan infrastruktur penerangan jalan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan demi meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
