BERKAH News24 – Pemerintah Kabupaten Madiun terus mematangkan langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan mata inklusif bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, dr. Heri Setyana, saat membuka Pertemuan Lintas Sektor (Stakeholder) Program Inclusive System for Effective Eye Care (I-SEE) pada Kamis (24/9/2026).
Forum koordinasi yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), institusi pendidikan, hingga organisasi disabilitas ini menjadi momentum krusial. Pasalnya, masa pendampingan program kolaborasi bersama Yayasan Paramitra tersebut telah memasuki tahun ketiga dan dijadwalkan berakhir pada April mendatang.
Dalam sambutannya, dr. Heri Setyana mengapresiasi sinergi seluruh pihak dan mengajak para pemangku kepentingan untuk merumuskan formulasi terbaik agar program ini dapat terus berjalan secara mandiri.
“Perjalanan program bersama Yayasan Paramitra di Kabupaten Madiun sudah memasuki tahun ketiga. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk kita pikirkan bersama, bagaimana agar program yang telah dirintis ini tetap berlanjut dan tidak berhenti saat masa pendampingan usai,” ujar dr. Heri.
Ia menambahkan, meski isu kesehatan mata belum masuk dalam jajaran program prioritas nasional—seperti stunting, TBC, atau diabetes—Pemkab Madiun di bawah kepemimpinan Bupati Madiun Hari Wuryanto tetap menaruh perhatian besar. Penanganan gangguan penglihatan dinilai sangat vital dalam menunjang kualitas hidup dan produktivitas masyarakat secara menyeluruh.
“Selama ada niat dan kemauan, pasti ada banyak jalan. Namun jika tidak ada kemauan, pasti ada banyak alasan. Apa yang sudah kita capai jangan sampai surut, minimal harus kita pertahankan dan tingkatkan demi masyarakat Madiun,” tegasnya optimis.
Sejak digulirkan pada April 2022, program I-SEE telah mencatatkan sejumlah capaian konkret di Kabupaten Madiun.
Pelatihan terpadu bagi tenaga kesehatan di 26 Puskesmas, guru, kader kesehatan, hingga insan media. Penerapan pelatihan Disability Inclusive Development (DID) guna mengoptimalkan komunikasi serta akses pelayanan bagi penyandang disabilitas. Skrining mata bagi ribuan warga, pembagian kacamata gratis, penyediaan alat bantu uji visus, hingga penanganan rujukan medis. Pembentukan 9 Desa Sehat Mata (Desmat) sebagai percontohan, dengan 4 desa di antaranya telah mengalokasikan anggaran khusus kesehatan mata dalam APBDES.
Sementara itu, Direktur Yayasan Paramitra, Aisiah Sugianti, menjelaskan bahwa pertemuan kali ini mengusung metode evaluasi yang berbeda. Para peserta diterjunkan langsung ke lapangan dalam empat kelompok untuk meninjau Puskesmas Sumbersari Saradan, Desa Sehat Mata Pucanganom Kebonsari, SMPN 1 Geger, dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
“Melalui interaksi langsung dengan penerima manfaat di lapangan, para stakeholder dapat mendengarkan cerita, pengalaman, hingga tantangan secara riil. Dengan begitu, kolaborasi ke depan untuk mengoptimalkan program dapat terbangun lebih tepat sasaran,” jelas Aisiah.
Dampak nyata program ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Sri Wulandari, orang tua dari Zenita (5), penderita low vision di SDLB Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, menceritakan bahwa putrinya mendapat fasilitasi rujukan medis ke Rumah Sakit Mata Masyarakat (RSMM) Surabaya melalui dukungan Yayasan Paramitra.
“Zenita dijadwalkan menjalani tindakan operasi lanjutan saat usianya menginjak 6 tahun. Semoga ada perhatian dan bantuan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Madiun untuk kelancaran proses operasi anak saya di masa mendatang,” harap Sri Wulandari.
Melalui sinergi lintas sektor bersama Bapperida, Dinas Sosial, Kemenag, Bagian Hukum, fasilitas kesehatan, dan komunitas, Pemkab Madiun optimistis sistem pelayanan kesehatan mata yang inklusif dapat terintegrasi secara permanen ke dalam kebijakan daerah.(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
){kind=link}