BERKAH News24 – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun terus memaksimalkan kuota Sekolah Rakyat dengan menerapkan strategi penjangkauan langsung (outreach) kepada masyarakat kurang mampu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan anak-anak yang terancam putus sekolah akibat kendala ekonomi tetap mendapatkan hak pendidikannya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Supriyadi, menjelaskan bahwa pendaftaran Sekolah Rakyat tidak berfokus pada promosi pasif, melainkan pendekatan aktif dengan mendatangi warga secara langsung hingga ke pelosok desa.
"Sekolah Rakyat ini sifatnya penjangkauan. Kita mendatangi rumah warga, memberikan motivasi kepada anak-anak agar mereka mau dan berani untuk kembali bersekolah," ujar Supriyadi, Senin (5/10/2026).
Dalam pelaksanaannya, Dinsos mengandalkan jaringan pilar-pilar sosial di lapangan—seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tagana, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)—serta kolaborasi erat dengan perangkat desa dan kecamatan. Sesuai arahan Bupati Madiun, pihak desa diimbau segera melaporkan jika ada warga yang terancam putus sekolah.
Selain penjangkauan umum, Dinsos Kabupaten Madiun juga memberikan perhatian khusus pada kasus-kasus rentan sosial yang memerlukan penanganan cepat. Salah satunya adalah anak-anak yang ditinggal orang tuanya akibat insiden mendadak.
Supriyadi menegaskan, pihaknya tidak hanya terpaku pada Data Terpadu atau desil yang saat ini masih dalam proses pembenahan, melainkan berpatokan pada analisis kondisi riil di lapangan.
"Kami langsung turun ke lapangan untuk menganalisis situasi. Jika anak tersebut bersedia masuk Sekolah Rakyat, akan kita arahkan ke sana. Namun jika tetap memilih bertahan di sekolah asal, kami bekerja sama dengan Baznas dan pihak terkait untuk mengupayakan bantuan beasiswa," jelasnya.
Tidak hanya dari sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Madiun juga menyiapkan dukungan logistik dan sosial lainnya guna mencegah dampak kerentanan yang lebih luas.
Saat ini, program bantuan permakanan telah disalurkan kepada warga terdampar atau kelompok rentan untuk menjaga ketahanan kebutuhan mendasar mereka. Pendampingan dari aspek lain seperti pemberdayaan perempuan serta bantuan sosial juga disiapkan secara bertahap sesuai kebutuhan.
"Penanganan ini menjadi atensi nasional dan
provinsi, sehingga kami di daerah wajib menjadikannya prioritas utama agar
tidak timbul masalah sosial yang lebih besar," pungkas Supriyadi.(as/BN24)

.jpeg)
.jpeg)




