BERKAH News24 - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Surabaya, Selasa (14/4/2026).
Forum strategis ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus merumuskan program prioritas yang adaptif terhadap dinamika global.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa pembangunan daerah ke depan harus dilaksanakan melalui kolaborasi seluruh elemen dengan pendekatan pentahelix.
“Melalui Musrenbang RKPD 2027, pembangunan Jawa Timur diarahkan melalui kolaborasi seluruh elemen dengan pendekatan pentahelix untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan pelayanan dasar, serta penguatan SDM, pangan, dan tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan yang merata dan berdaya saing. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, serta reformasi tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap perubahan global.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim, serta Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur. Turut hadir pula sejumlah pejabat pemerintah pusat yang memberikan arahan strategis.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, menekankan pentingnya peran daerah dalam menopang pembangunan nasional di tengah ketidakpastian global. Ia menyebut Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang perlu didukung dengan perencanaan yang terintegrasi.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti, menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan melalui digitalisasi sekolah, perluasan akses bantuan pendidikan, serta peningkatan kompetensi guru guna mewujudkan layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk menegaskan, bahwa konsistensi antara perencanaan dan penganggaran menjadi faktor krusial agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan jumlah penduduk Jawa Timur sekitar 42 juta jiwa, potensi bonus demografi dinilai harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing.
Selain itu, aspek infrastruktur juga menjadi perhatian. Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR, Krisno Yuwono, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen serta menekan angka kemiskinan. Jawa Timur sendiri mencatat capaian tingkat kemantapan jalan di atas 85 persen, melampaui rata-rata nasional.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa ke depan diperlukan perencanaan berbasis data yang akurat, disertai penanganan berbagai isu strategis seperti ketimpangan kualitas jalan, pengelolaan sumber daya air, hingga persoalan sampah yang berpotensi menjadi tantangan serius.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. (mas/jal/hjr)
