BERKAH News24 - Ada yang berbeda saat sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun, Kamis (29/1/2026) kemarin.
Usai pengambilan keputusan, pengesahan dua Raperda yang mengatur tentang BPR Kabupaten Madiun, seluruh jajaran legislatif dan eksekutif yang hadir dalam paripurna tersebut, serentak menandatangani pakta integritas.
Pakta integritas ini dinilai sebagai bentuk penguatan komitmen, baik legislatif maupun eksekutif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Semua elemen harus menandatangani pakta integritas dan ini bentuk komitmen kami dan kita siap melaksanakan” ujar Bupati Madiun, Hari Wuryanto, usai paripurna DPRD, Kamis.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono menyampaikan bahwa penandatanganan pakta integritas ini untuk pertama kalinya di lingkungan legislatif.
“Tidak hanya tanda tangan saja. Mengapa dilakukan di paripurna, supaya semua tahu. Kalau sudah berjanji didepan banyak orang, harapannya tidak melakukan hal yang tidak benar,” ujarnya.
Tidak hanya yang hadir saat paripurna DPRD Kabupaten Madiun saja yang melakukan penandatanganan pakta integritas. Namun hal yang sama juga dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Madiun.
Diantaranya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin), dan OPD lainnya.
"Seluruh OPD juga melaksanakan di kantornya masing masing," kata Inspektur Kabupaten Madiun, Joko Lelono, Jum'at (30/1/2026).
Lebih lanjut dikatakan, hal ini sebagai tindaklanjut arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(as/BN24)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
